Gerakan Nurani Bangsa Menuntut Pemerintah Merespon 17+8 Permintaan Rakyat Secara Serius

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) telah mengajak pemerintah untuk menelaah dengan serius 17+8 tuntutan rakyat terkait transparansi, reformasi, dan empati. Pesan ini disampaikan di acara penyampaian pesan kebangsaan di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025). Hadir pula beberapa tokoh nasional seperti Nyai Shinta Nuriyah, Alissa Qotrunnada Wahid, dan Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo.

Laode Muhammad Syarif, mantan Wakil Ketua KPK, menyatakan bahwa tuntutan 17+8 tersebut tidak bertentangan dengan visi GNB, meski bentuk penyampaiannya berbeda. Dia mengimbau pemerintah untuk tidak hanya mendengarkan aspirasi rakyat, tetapi juga melakukan tindakan. Alissa Qotrunnada Wahid menambahkan bahwa tuntutan ini merupakan suara langsung masyarakat, terutama generasi muda yang menggunakan media digital.

Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, menekankan pentingnya pemerintah memberikan informasi jelas terkait sikap mereka terhadap tuntutan tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu tahu apakah pemerintah akan segera melaksanakan, menolak, atau masih menelaah tuntutan tersebut.

Romo Franz Magnis-Suseno mengaitkan aksi demonstrasi terkini dengan frustrasi masyarakat yang sudah lama merasa terabaikan. Dia juga mengkritik aksi penjarahan dan perusakan fasilitas umum, yang menurutnya bukan refleksi kemarahan rakyat, melainkan ditunggangi oleh elemen jahat.

Pendeta Gomar Gultom mendorong anggota parlemen dan partai politik untuk melakukan refleksi diri. Dia juga mengusulkan peninjauan ulang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, agar pemborosan dan proyek tidak produktif dapat dihindari.

Laode Muhammad Syarif juga menyoroti RAPBN 2025, meminta pemerintah untuk berhenti dengan kebijakan yang tidak memihak rakyat, seperti program “sekolah rakyat” yang dia anggap tidak perlu. Dia menegaskan bahwa kekerasan dan penjarahan dalam demonstrasi tidak dapat dibenarkan.

Ery Seda, guru besar Fisipol UI, berpendapat bahwa solusi jangka panjang diperlukan, yaitu perubahan sistem yang memastakan semua aparat negara bertindak sesuai hukum. Menurutnya, sistem yang korup dan nepotis harus sebentar lagi diubah.

Romo Agustinus Setyo Wibowo dan Erry Riyana Hardjapamekas menilai aksi demonstrasi sebagai tanda kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Alissa Wahid mengutip ahli yang menggambarkan kepercayaan sebagai oksigen—ketika hilang, masyarakat sesak.

Kardinal Suharyo mengajak pemerintah mendengar dan menelaah usul dari akademisi dan tokoh bangsa tanpa kepentingan. Dia juga mengusulkan tobat bersama sebagai langkah untuk memperbaiki situação.

Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa aksi demonstrasi dan penanganan represif terhadapnya menunjukkan tergerusnya nilai kemanusiaan. Dia mengingatkan para pemimpin untuk menggunakan kuasa dengan bijaksana dan rasa, karena kuasa tanpa rasa akan membawa bala bagi semua.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan keadilan, kesejahteraan, dan transparansi di semua level pemerintahan. Para tokoh dalam GNB telah mengajak pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan melakukan perubahan nyata. Masyarakat juga diperlukan untuk tetap waspada dan tidak terprovokasi dalam menuntut hak-haknya. Hanya dengan kerja sama dan komitmen bersama, Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan lebih solid dan beradab. Jangan sampai kita lupa, setiap tindakan pemerintah harus selalu untuk kebaikan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page