Dasco Konfirmasi Penghentian Tunjangan Perumahan DPR Mulai 31 Agustus 2025

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa tunjangan perumahan untuk anggota dewan telah dihentikan sejak 31 Agustus 2025. Dalam keterangannya, dia menambahkan bahwa DPR akan melaksanakan evaluasi mendalam terhadap berbagai tunjangan anggota, termasuk specifically untuk tunjangan perumahan. Pernyataan ini disampaikan saat audiensi Dengan mahasiswa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025).

Selain menghentikan tunjangan perumahan, DPR juga menetapkan moratorium atas kunjungan kerja ke luar negeri oleh anggota-anggotanya. Selain itu, DPR berencana untuk mengoptimalkan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri. “Kegiatan kunjungan kerja luar negeri oleh anggota DPR akan ditunda sementara, serta upaya penghematan biaya untuk kunjungan di dalam negeri akan dilakukan secara cermat,” uj Arnya.

Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Aminya, tujuannya adalah untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari para ketua umum partai politik mengenai gejolak yang terjadi di masyarakat. Mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dianggap mencederai perasaan rakyat, mulai sejak Senin (1/9/2025).

Presiden Prabowo juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan dari pimpinan DPR. Mereka berkomitmen untuk mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah ini menunjukkan komitmen serius dari DPR untuk merespons aspirasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas institusi.

Langkah-langkah yang diambil DPR dalam menghadapi kritikan publik dan memfokuskan pada reformasi menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Keputusan untuk menghentikan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri adalah tanda bahwa DPR tengah berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat. Reformasi yang dipimpin oleh Puan Maharani diharapkan dapat membawa perubahan yang positif dan memperkuat peran DPR sebagai lembaga legislatif yang lebih berwibawa dan dekat dengan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan