Dasco Bertemu Pimpinan Fraksi DPR untuk Membahas 17+8 Tuntutan Rakyat

Jakarta – Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, telah merespon tuntutan 17+8 yang dikemukakan oleh aktivis dan influencer di jejaring sosial. Dalam responsnya, Dasco mengumumkan rencana untuk mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi DPR untuk membahas isu tersebut.

“Benar, sebagian aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik BEM juga termasuk dalam daftar 17+8,” ujar Dasco setelah bertemu dengan badan eksekutif mahasiswa dan anggota kepemudaan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025). Dia menjelaskan bahwa permintaan terkait tunjangan dan transparansi kegiatan DPR akan menjadi poin pokok yang dibahas.

Dasco menambahkan bahwa pada hari berikutnya, ia akan mengumpulkan pimpinan fraksi DPR untuk merumuskan pendapat dan mencapai kesepakatan. “Kita akan melakukan evaluasi besok dengan pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat tentang tunjangan dan keterbukaan kegiatan DPR, yang merupakan bagian dari tuntutan 17+8,” sampai dia.

Menurut ringkasan Thecuy.com, Rabu (3/9), daftar tuntutan yang berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat” telah banyak dikongkong oleh warganet. Teks tuntutan tersebut ditulis dalam warna merah muda dan hijau di atas latar belakang hitam.

Tuntutan tersebut terbagi menjadi dua bagian utama: “17+8 Tuntutan Rakyat” dan “17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu” serta “8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun.” Berikut adalah detail lengkap dari tuntutan tersebut:

17+8 Tuntutan Rakyat
Deadline dalam 1 Minggu (5 September 2025):

• Buat Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat yang jelas dan transparan.
• Hentikan peran TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan mereka ke barak.
• Bebaskan semua demonstran yang ditahan dan jamin tidak terjadi kriminalisasi.
• Tangkap dan proses hukum anggota dan komandan yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan dengan transparansi.
• Hentikan kekerasan dari kepolisian dan patuhi SOP pengendalian massa.
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, serta publikasikan transparansi anggaran secara berkala.
• Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Partai harus pecat atau sanksi kader yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Anggota DPR harus aktif di ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengganggu fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak terlibat dalam ruang sipil selama krisis demokrasi.
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Deadline dalam 1 Tahun (31 Agustus 2026):

• Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
• Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
• Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor, kuatkan independensi KPK, dan penguatan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis, serta kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Keterlibatan aktif DPR dalam merespon tuntutan rakyat menunjukkan komitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Reformasi yang diuji coba dapat menjadi langkah penting menuju sistem pemerintahan yang lebih bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page