Kalangan pekerja mengungkapkan kekecewaan terhadap pejabat negeri yang sering memamerkan kemewahan di media sosial. Presiden KSPI, Said Iqbal, melontarkan kritik tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani saat rapat di Istana Negara, Jakarta Pusat, malam sebelumnya.
Iqbal menyatakan bahwa perilaku flexing sama sekali tidak pantas dilakukan, terutama karena akan menyakitkan hati para buruh yang saat ini masih merasakan berbagai kemajuan. Masalah yang dihadapi pekerja saat ini mencakup gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berlanjut, upah yang masih rendah, praktik outsourcing yang meluas, dan angka pengangguran yang tinggi.
Dalam wawancara setelah pertemuan tersebut, Senin (1/9/2025), Said Iqbal mengemukakan, “Anggota DPR seharusnya memikirkan kebiasaan flexing dan hedonisme, terutama saat ini ketika buruh sedang menjalani berbagai kesulitan. Ojek online yang terus berada di depan DPR untuk meminta penurunan tarif 10% belum pernah mendapat perhatian yang seharusnya, sementara upah buruh tetap rendah dan outsourcing masih marak.”
Iqbal menambahkan, “Banyak orang yang tak memiliki rumah, miskin masih berlimpah, dan pengangguran masih tinggi.” Dia juga menyatakan bahwa kritik terhadap pejabat yang memamerkan kekayaan telah disampaikan langsung kepada Prabowo dan Puan Maharani. Selain itu, dia juga meminta agar anggota Kabinet Merah Putih, baik menteri maupun wakil menteri, untuk menghindari praktik pamer kekayaan di ruang publik. “Flexing dan hedonisme tidak pantas dilakukan oleh anggota DPR ataupun menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto,” katanya dengan tegas.
Data riset terbaru menunjukkan bahwa praktik flexing oleh pejabat negeri tidak hanya menyebabkan ketidaksukaan masyarakat, tetapi juga bisa mempengaruhi moral dan produktivitas buruh. Studi menunjukkan bahwa pekerja yang merasa tidak dihargai oleh pemerintah cenderung lebih rendah produktivitas dan semangat kerja mereka. Selain itu, prevalensi outsourcing dan upah rendah telah memperburuk kondisi ekonomi kelas pekerja, menambah tekanan finansial mereka.
Analisis unik dan simplifikasi: Flexing oleh pejabat negeri bukan hanya sekadar perbuatan yang tidak sopan, tetapi juga bisa meningkatkan ketidakadilan sosial. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, tampilan kemewahan yang disuguhkan di media sosial justru akan membuka celah perbedaan kelas yang semakin lebar. Pejabat negeri harus lebih sensitif terhadap kondisi buruh dan mengedepankan kepedulian daripada menampilkan kekayaan mereka.
Kesimpulan: Kita semua harus bekerja bersama untuk mendukung kelas pekerja. Ketika pejabat negeri menunjukkan kesadarannya terhadap kesulitan rakyat, itu bukan hanya tanda kepemimpinan yang baik, tetapi juga langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.