Benny Harman Mendorong Prabowo untuk Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perampasan Aset

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menyatakan dukungannya terhadap prosedur pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu, dia juga mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berkaitan dengan hal tersebut.

“Benar, ada kebutuhan mendesak (untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset). Hal ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi, dan jika Presiden benar-benar serius, maka Perppu bisa dibuat. Apakah akan mendapatkan dukungan dari DPR? Saya yakin akan didukung karena mayoritas anggota DPR saat ini mendukung Presiden Prabowo,” ujar Benny saat berada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025.

Benny menilai bahwa peraturan ini memiliki kepentingan yang sangat penting pada saat ini. Menurutnya, peraturan ini menjadi kebutuhan hukum dalam upaya pemerintah untuk melawan korupsi.

“Sungguh, Presiden Prabowo perlu mengambil langkah cepat untuk menjadikan janji tersebut kenyataannya. Tidak hanya karena janji kampanye, tetapi karena kegiatan ini menjadi kebutuhan hukum yang harus menjadi prioritas bagi bangsa dan negara saat ini,” katanya.

Benny menyatakan bahwa Partai Demokrat telah lama mendesak penyesuaian RUU Perampasan Aset. Langkah ini telah dilakukan sejak masa kepemimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

“Kami sudah mendukung penyesuaian RUU Perampasan Aset agar segera dibahas dan diundangkan menjadi undang-undang, sejak zaman Presiden Jokowi. Bahkan, ketika itu kami mendorong agar Presiden Jokowi, bila memiliki keinginan politik yang kuat untuk menyingkirkan korupsi, bisa mewujudkan Perppu terkait Perampasan Aset,” tambahnya.

Benny juga menambahkan bahwa jika Perppu tersebut tidak dapat direalisasikan, Presiden bisa mendorong partai politik yang mendukungnya untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Jokowi hingga berakhirnya masa jabatannya sebagai Presiden.

“Namun, hingga akhir masa jabatannya, dua desakan kami tersebut tidak terwujud,” katanya.

Benny K Harman memang sering menjadi figur yang aktif dalam isu-isu hukum dan korupsi. Dia telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah korupsi dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dengan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset, dia menegaskan bahwa langkah ini menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi memang menjadi salah satu isu yang sangat sensitif di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas dari pemerintah dan DPR sangat diperlukan untuk mendorong perbaikan dan penegakan hukum.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan konsisten. Perampasan aset yang dilakukan terhadap pelaku korupsi bukan hanya untuk mengembalikan barang yang telah dicuri, tetapi juga sebagai tindakan pembenaran dan pencegahan agar tindakan serupa tidak terjadi lagi. Dengan demikian, langkah ini akan mendorong pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Selain itu, dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk partai politik, sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pemberantasan korupsi. Partai politik yang mendukung langkah ini juga perlu berperan aktif dalam mendorong dan memantau pelaksanaan peraturan-peraturan yang terkait. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil akan lebih efektif dan memiliki dampak positif bagi bangsa dan negara.

Dukungan dari semua pihak dalam upaya pemberantasan korupsi akan mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih adil dan transparan. Semua warga negara harus berpartisipasi aktif dalam mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah agar pemberantasan korupsi dapat berlangsung dengan lancar dan efektif. Dengan demikian, Indonesia akan lebih maju dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi memang bukan tugas yang mudah. Namun, dengan kerja sama dan komitmen yang tinggi dari semua elemen masyarakat, langkah-langkah yang diambil akan lebih efektif dan dapat diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas bersama bagi semua warga negara. Mari kita dukung dan berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan adil bagi semua.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan