ATR/BPN Selesaikan 1.293 Sengketa Tanah Hingga Agustus

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melaporkan bahwa hingga bulan Agustus 2025, realisasi anggaran mereka telah mencapai Rp 3,48 triliun, yang setara dengan 60,86% dari target anggaran efektif. Program yang mencatat capaian tertinggi dalam periode ini adalah penanganan sengketa tanah.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto, anggaran awal kementerian untuk tahun ini selama awalnya ditetapkan sebesar Rp 6,97 triliun. Namun, setelah diperhitungkan efisiensi sebesar Rp 1,24 triliun, target anggaran efektif yang harus dicapai menjadi Rp 5,73 triliun.

“Per August 2025, realisasi anggaran kementerian kami mencapai Rp 3,48 triliun, atau 49,98% dari total anggaran dan 60,86% dari target efektif setelah pengurangan efisiensi,” kata Pudji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Pudji juga menambahkan bahwa capaian anggaran tahun ini mengalami kenaikan if dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, yaitu sebesar 56,88%. Program dengan kinerja terbaik adalah penanganan sengketa dan kejahatan pertanahan, sementara program peta zona nilai tanah mencatat capaian terendah.

“Saat ini, capaian tertinggi kami tercatat pada program penanganan sengketa, perkara konflik, dan kejahatan pertanahan, mencapai 120,17%,” jelasnya. Berdasarkan data yang disajikan, target penanganan sengketa, perkara konflik, dan kejahatan pertanahan tahun ini adalah 1.076 perkara. Hingga 29 Agustus 2025, sudah ada 1.293 perkara yang telah ditangani.

Sementara itu, untuk program peta zona nilai tanah, realisasi hanyalah 9,74%. Dari total 3.556.000 hektare (ha) yang direncanakan, hanya 346.435 ha yang sudah diselesaikan.

Salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian program peta zona nilai tanah mungkin adalah kompleksitas proses pengukuran dan verifikasi data tanah yang melibatkan beberapa pihak. Dalam hal ini, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat perlu dilakukan agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti drone survei dan sistem informasi geografis (GIS) dapat meningkatkan keakuratan dan kecepatan dalam pembuatan peta zona nilai tanah.

Kemudian, untuk program penanganan sengketa, keberhasilan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa tanah dengan cara hukum. Selain itu, adanya upaya pemerintah dalam mempercepat proses peradilan dan penanganan perkara pertanahan juga dapat mendukung pencapaian target yang lebih tinggi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Kementerian ATR/BPN perlu terus mengoptimalkan sumber daya dan teknologi yang ada. Selanjutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa semua program dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, baik melalui peningkatan efisiensi, dukungan teknologi, maupun kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, pencapaian yang lebih baik dapat dicapai dalam tahun-tahun berikutnya, terutama dalam menangani sengketa tanah dan mengevaluasi nilai tanah secara akurat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan