Akademisi Indonesia di Britania Peringatkan Masyarakat untuk Waspada Provokasi dan Menghindari Kekerasan

Para akademisi Indonesia yang menetap di Britania Raya mengungkapkan pendapat mereka terkait kondisi terkini di Indonesia. Mereka mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap provocasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, serta tetap menjaga kerukunan dan menyuarakan aspirasi dengan cara damai.

“Sebagai akademisi Indonesia di Britania Raya, kami meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap provocasi dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dan terus menyuarakan aspirasi melalui jalur damai. Marilah kita pegang teguh nilai kemanusiaan yang adil serta menghindari segala bentuk kekerasan,” ungkap para akademisi dalam pernyataan resmi, Selasa (2/9/2025).

Tujuan mereka menyampaikan aspirasi adalah untuk meminta perubahan yang adil dan mendasar. Mereka juga meminta masyarakat saling menjaga agar hak konstitusional untuk berbicara tetap terjaga.

Berikut poin-poin penting dalam pernyataan mereka:

1. Para akademisi mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan tindak penghakiman sepihak terhadap demonstran di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan daerah lain. Mereka mendesak pihak berwenang untuk bertanggung jawab, termasuk dengan mengundurkan diri, dan mendorong reformasi kepolisian dan keamanan yang komprehensif.

2. Mereka mendesak Presiden untuk melakukan perubahan kabinet yang menyeluruh agar pemerintahan menjadi lebih efisien dan akuntabel. Mereka juga meminta evaluasi terhadap menteri-menteri yang dianggap tidak kompeten atau tersangkut kasus korupsi, khususnya dalam bidang ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, dan keamanan.

3. Reformasi total di DPR diusulkan, dengan permintaan agar lembaga tersebut lebih transparan, berhenti mengesahkan kebijakan yang memperlebar kesenjangan, dan meninjau ulang remunerasi anggota berdasarkan PDB per kapita.

4. Pemerintah diminta untuk serius menanggapi tuntutan masyarakat, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan verbessringen taraf hidup. Mereka juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, dan masyarakat adat, serta menanggapi tuntutan buruh pada demonstrasi 28 Agustus 2025.

5. Praktek pembagian jabatan berbasis imbalan politik di BUMN dan lembaga negara dikecam keras. Para akademisi menuntut pemerintahan untuk menghentikan praktik ini dan hanya menempatkan individu profesional dan berintegritas di posisi kunci.

6. Mereka juga menyerukan pada akademisi, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk lebih memperhatikan masalah masyarakat akibat kebijakan pemerintah, bukan hanya mendukung kekuasaan tanpa kritik.

Britania Raya, 1 September 2025

Daftar nama akademisi yang mendukung pernyataan ini antara lain Dr. Ahmad Rizky M. Umar, Dr. Siti Sarah Muwahidah, Dr. Galih Ramadana Suwito, Dr. Dhanan Sarwo Utomo, dan lainnya dari berbagai universitas terkemuka.

Menurut data terbaru, situasi sosial dan politik di Indonesia saat ini memang menjadi perhatian banyak pihak. Studi menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap instansi pemerintah menjadi penggiat utama kerusuhan. Hal ini membutuhkan tanggapan yang serius dari semua pihak untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ketika melihat kasus seperti demonstrasi massa yang terjadi beberapa waktu lalu, terlihat jelas bahwa masyarakat sudah tidak lagi toleran dengan kebijakan yang dianggap mengabaikan kepentingan mereka. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya dialog antara pemerintah dan warga untuk mencapai solusi yang berkekalan.

Peringatan dari para akademisi ini bukan hanya sebagai kritik, tetapi juga sebagai wadah untuk memajukan Indonesia. Dengan reformasi yang tepat dan komitmen serius terhadap perubahan, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan makmur.

Baca juga Berita lainnya di News Page