Sri Mulyani Pastikan Aliran Dana Transfer Pusat ke Daerah Tetap Lancar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sri Mulyani telah menetapkan bahwa pemerintah akan meneruskan pelaksanaan belanja transfer ke daerah (TKD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pengembangan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pernyataan yang disampaikannya pada Selasa, 2 September 2025, ia menjelaskan bahwa APBN 2026 meliputi belanja K/L dan TKDD sebagai upaya untuk menggalakan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat secara merata di berbagai region.

Dalam RAPBN 2026, jumlah belanja K/L dan TKDD per orang menunjukkan perbedaan antara wilayah, yang disesuaikan dengan kondisi, tantangan, dan potensi masing-masing daerah. Sumatera menerima alokasi sebesar Rp 6,5 juta per orang, Kalimantan Rp 8,5 juta, Sulawesi Rp 7,3 juta, Jawa Rp 5,1 juta, Bali-Nusa Tenggara Rp 6,4 juta, dan Maluku-Papua Rp 12,5 juta per orang. Dana ini digunakan untuk mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Selain belanja K/L, pemerintah juga menyediakan TKD 2026 senilai Rp 650 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pegawai, operasional, dan pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya. Dana ini berisi berbagai komponen, termasuk Dana Bagi Hasil senilai Rp 45,1 triliun, Dana Alokasi Umum Rp 373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp 155,1 triliun, Dana Otsus Rp 13,1 triliun, Dais DIY Rp 500 miliar, Dana Desa Rp 60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp 1,8 triliun.

Fokus dari kebijakan TKD adalah untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah, termasuk mempertimbangkan Undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa yang membantu perkembangan Koperasi Desa Merah Putih. TKD juga diharapkan dapat mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif bagi pembangunan di daerah. Dengan adanya sinergi antara belanja pusat dan daerah, program prioritas pemerintah dapat lebih efektif dan memberikan manfaat langsung kepada warga di seluruh Indonesia.

Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan alokasi dana yang ada. Melalui kolaborasi antara pusat dan daerah, diharapkan dapat tercipta pengembangan yang lebih seimbang dan inklusif. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang transformasi nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan