Sampai Kapan PNS WFH Akibat Aksi Massa Masih Berlangsung? Menurut Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penerapan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tindakan yang disesuaikan dengan situasi terbaru. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan terhadap aksi massa yang terjadi di beberapa wilayah.

“Tentang ASN yang WFH? Itu tergantung situasi saja,” ujarnya singkat saat bertemu dengan media di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Beberapa Kementerian dan Lembaga telah mulai menerapkan WFH sejak 1 September 2025. Selain instansi pemerintah, perusahaan di Jakarta juga ikut melaksanakan sistem kerja tersebut. Hal ini terlihat saat jalan-jalan di Jakarta pada jam sibuk, yang tampak lebih sepi.

Sebagai contoh, Kementerian BUMN telah menyediakan fleksibilitas kerja bagi pegawainya, yang dikenal sebagai Work From Anywhere (WFA). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap demonstrasi massa yang semakin luas di berbagai daerah di Jakarta.

Putri Violla, juru bicara Kementerian BUMN, menjelaskan bahwa kebijakan ini diberlakukan sejak Kamis (28/8/2025) untuk semua pegawai, terutama yang terpengaruh oleh aksi unjuk rasa. “Kebijakan ini mulai berlaku sejak Kamis. Kementerian BUMN memberikan opsi kerja fleksibel bagi pegawai yang terdampak. Pada hari Kamis, masih banyak yang bekerja di kantor, tetapi mulai Jumat, semua diharapkan bekerja fleksibel untuk mengatasi kendala transportasi dan menjaga keselamatan para pegawai,” ujarnya saat dikontak Thecuy.com, Senin (1/9/2025).

Selain itu, Thecuy.com juga mengkonfirmasi bahwa dua Kementerian lain telah mengizinkan PNS mereka untuk WFH, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan, pada Jumat (29/8).

Menurut detiknews, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan imbauan resmi untuk WFH dan Belajar Dari Rumah (BDR) sejak Senin, 1 September 2025. Imbauan ini disampaikan melalui dua surat edaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Langkah ini diambil untuk menghadapi potensi gangguan akibat aksi unjuk rasa di beberapa titik strategis di ibu kota.

Dalam Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor e-0014/SE/2025, Pemprov DKI mengimbau perusahaan di wilayah terdampak aksi untuk melaksanakan WFH pada 1 September 2025. Perusahaan yang memiliki kegiatan esensial atau memerlukan pelayanan 24 jam dianjurkan untuk mengombinasikan WFH dengan kerja di kantor. Selain itu, perusahaan diminta melaporkan pelaksanaan WFH melalui tautan resmi yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja DKI.

Menurut laporan terbaru, banyak perusahaan telah menyesuaikan jam kerja dengan WFH untuk mengurangi kerumitan transportasi dan menjaga keamanan karyawan. Studi kasus menunjukkan bahwa implementasi WFH efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kenyamanan karyawan, terutama dalam situasi gangguan publik.

Dari sisi analisis, kebijakan WFH tidak hanya berfokus pada efisiensi kerja, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola krisis yang terlibat dalam aksi massa. Hal ini juga mendorong lebih banyak perusahaan untuk mempertimbangkan sistem kerja flexi untuk kestabilan operasional di masa depan.

Penerapan WFH ini bukan hanya solusi sementara, tetapi juga mengajak perusahaan dan instansi pemerintah untuk melihat manfaat jangka panjang dari kerja fleksibel. Dalam konteks informasi global, trend kerja jarak jauh terus berkembang, dan Indonesia mulai mengikuti jejak ini dengan langkah yang matang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page