Rakyat Bermassalahkan PHK dan Tunjangan DPR yang Viral

Media sosial sedang digemparkan dengan unggahan berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat”. Isu ini menghebohkan netizen setelah gelombang demonstrasi protes atas tunjangan DPR, mencapai puncak dengan kericuhan yang mengakibatkan korban jiwa. Dalam konten tersebut, terdapat daftar 17+8 permintaan dari masyarakat kepada pemerintah, meliputi pembekuan tunjangan DPR, langkah darurat terhadap PHK, hingga reformasi pajak yang lebih adil.

Menanggapi fenomena ini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan koordinasi internal antar kementerian atau lembaga untuk menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat. Dalam wawancara setelah rapat inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025), dia menyatakan bahwa pemerintah akan membedakan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan yang ditujukan kepada DPR. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa semua tuntutan akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tito juga percaya bahwa pemerintah akan mengakomodir tuntutan rakyat dengan baik, baik untuk pemerintah maupun DPR. “Kita periksalah tuntutan mana yang dapat diimplementasikan sesuai peraturan dan mana yang masuk kawasan kewenangan instansi lain, misalnya DPR,” ujarnya. Berdasarkan detikinet, “17+8 Tuntutan Rakyat” pertama kali populer pada 30 Agustus 2025. Angka 17 dan 8 dipilih sebagai simbol baru gerakan setelah 17 Agustus. Angka 17 mewakili permintaan jangka pendek yang harus direalisasikan sebelum 5 September 2025, sementara angka 8 adalah tuntutan jangka panjang yang berakhir pada 31 Agustus 2026. Beberapa tokoh publik, seperti Jerome Polin, Fathia Izzati, Andovi da Lopez, Abigail Limuria, dan aktivis Andhyta F. Utami, turut menyebarkan daftar ini.

Ini adalah daftar tuntutan jangka pendek (17 poin) yang segera harus ditindaklanjuti sebelum 5 September:

1. Pengembalian TNI ke Barak: TNI seharusnya kembali ke pos mereka dan tidak ikut campur dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Tim Investigasi Merdeka: Pembentukan tim untuk menyelidiki kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
3. Pembekuan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
4. Publikasi Transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang terlibat masalah.
6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan dukungan mereka pada rakyat di tengah krisis.
8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam diskusi terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan semua demonstran yang ditahan selama aksi.
10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil
13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan perlindungan buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Sementara itu, 8 tuntutan jangka panjang (difokuskan pada reformasi sistemik) dengan tenggat waktu satu tahun:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
   Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
   Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
   Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
   DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
   DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
   Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
   DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
   Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Menanggapi tuntutan rakyat ini, pemerintah dan DPR harus menunjukkan tanggung jawab dan kebersamaan untuk melaksanakan perubahan yang sebenarnya. Reformasi yang tepat dan terukur dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi. Perubahan yang diharapkan bukan hanya untuk mengatasi krisis saat ini, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan untuk masa depan. Masyarakat harus tetap berperan aktif dalam mendorong pelaksanaan tuntutan tersebut, karena demokrasi bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page