Prabowo Janji Bahas RUU Perampasan Aset dengan Presiden KSPSI

Dari kantor presiden di Jakarta, beberapa pemimpin besar serikat buruh memiliki pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Andi Gani Nena Wea, yang menjabat sebagai presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menyampaikan bahwa perbincangan tersebut menyentuh tentang penuntutan buruh agar penyelenggaraan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan oleh pemerintah berkolaborasi dengan DPR.

Kegiatan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, pada Senin, 1 September 2025. Hadirin pada kesempatan itu meliputi Said Iqbal, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Jumhur Hidayat, ketua umum KSPSI, dan Elly Rosita Silaban, presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI.

Sesudah sesi pertemuan, Andi Gani mengungkapkan bahwa gerakan buruh Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto. Dia juga menjelaskan bahwa posisinya bukan hanya mendukung dari belakang, melainkan sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan presiden. Selain itu, dia menegaskan bahwa dukungan tersebut juga meliputi demonstrasi yang berlangsung dengan damai. Prabowo Subianto pun berjanji untuk menjaga keberadaan ruang demokrasi yang bebas dari kekerasan. Dia juga menjamin bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset akan segera dilakukan.

Di dalam kesempatan yang sama, Andi Gani menyoroti keinginan para buruh untuk ada revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dia mendengarkan bahwa presiden telah meminta kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk segera menindaklanjuti permintaan tersebut. Selain itu, presiden juga setuju untuk segera membahas RUU Ketenagakerjaan yang telah dituntut oleh para buruh.

Selain pertemuan dengan para pemimpin buruh, Prabowo Subianto juga mengajak berbagai tokoh dari berbagai kalangan, seperti para pemimpin partai politik, tokoh agama lintas agama, purnawirawan, dan kelompok buruh. Pendeta John Lokollo, penasihat Gereja Bethel Injili Nusantara (GBIN), mengatakan bahwa kehadiran para tokoh agama itu untuk merespon undangan presiden. Dia menambahkan bahwa akan ada doa bersama untuk memohon agar kondisi negara dapat kembali kondusif.

John Lokollo juga menyeru kepada semua pihak untuk menjaga ketenangan dan mengontrol emosi, demi menjaga agar situasi dan kondisi negara tetap lancar dan rakyat dapat menikmati keamanan.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait perampasan aset semakin meningkat, terutama di kalangan buruh yang mengharapkan adanya perbaikan hukum yang lebih adil. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengurangi disparitas sosial.

Analisis unik dan simplifikasi menunjukkan bahwa perbaikan hukum ketenagakerjaan dan perampasan aset perlu dilakukan secara serentak untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Studi kasus yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa kebijakan serupa berhasil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Kesimpulan: Dukungan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat kepada pemerintah menunjukkan keinginan bersama untuk membangun negara yang lebih adil dan kondusif. Keberanian untuk berubah dan memerangi ketidakadilan adalah kunci menuju masa depan yang lebih cerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page