Amerika Serikat telah memperketat izin masuk bagi warga Palestina, termasuk Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Menurut laporan Reuters dan Al Arabiya, pada Senin (1/9/2025), administrasi Presiden Donald Trump telah menolak dan membatalkan visa bagi pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina yang bermarkas di Tepi Barat. Keputusan ini diambil sebelum Sidang Umum PBB, dengan alasan bahwa mereka dianggap mengganggu peluang perdamaian.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang tidak ingin dinamaikan mengungkapkan bahwa Abbas dan sekitar 80 orang Palestina lainnya terpengaruh oleh keputusan yang diumumkan Jumat (29/8) waktu setempat. Abbas berencana menghadiri Sidang Umum PBB yang akan digelar di New York, salah satu acara internasional yang dijadwalkan pada bulan ini. Selain itu, Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah mengumumkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.
Menurut perjanjian markas besar PBB tahun 1947, AS biasanya diharuskan untuk memberikan akses ke markas PBB di New York bagi diplomat asing. Namun, Washington berargumen bahwa mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, atau kebijakan luar negeri. Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusan mereka dengan mengutip tuduhan bahwa PLO dan Otoritas Palestina gagal menolak ekstremisme dan telah mendorong pengakuan sepihak terhadap negara Palestina.
Pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut dan menyebut perundingan yang dimediasi AS selama bertahun-tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Departemen Luar Negeri AS menanggapi dengan mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk secara konsisten menolak terorisme, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas sendiri telah mengecam serangan tersebut dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni dan menyerukan pembebasan sandera.
Terkait situasi ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengungkapkan bahwa PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS berdasarkan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.
Prancis mengkritik keputusan AS, dengan Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot menganggap pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB sebagai tidak pantas. Beberapa negara Eropa yang hadir dalam pertemuan di Copenhagen juga mendukung permintaan Prancis agar AS membuka akses bagi delegasi Palestina. Selain itu, AS juga menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina, memperluas pembatasan yang sebelumnya hanya berlaku untuk warga Jalur Gaza. Kebijakan ini akan mempengaruhi warga Palestina yang ingin berkunjung ke AS untuk perawatan medis, kuliah, atau bisnis.
Menurut laporan New York Times, kebijakan ini didasarkan pada instruksi yang dikirim ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus. Pembatasan ini akan mencegah banyak warga Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Langkah ini menuai kecaman dari kelompok pro-Palestina. Data resmi Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2 bagi pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina, termasuk 640 visa yang dikeluarkan pada Mei lalu. Namun, pembatasan baru ini akan mengurangi angka tersebut secara signifikan.
Kebijakan AS terhadap warga Palestina tidak hanya mempengaruhi pejabat tinggi tetapi juga rakyat biasa yang ingin melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan tense hubungan diplomatik yang terus berlanjut, khususnya setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sementara PLO dan Otoritas Palestina terus menuntut pengakuan internasional, AS berusaha untuk memastikan keamanan nasional dengan membatasi akses visa. Situasi ini akan mempengaruhi dinamis diplomasi global, terutama dalam rangka Sidang Umum PBB yang akan datang.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.