Pertemuan Prabowo dengan Para Pemimpin Buruh di Istana Berlangsung Hingga Malam

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Para pemimpin organisasi buruh berkumpul di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Antara tokoh yang hadir adalah Andi Gani Nena Wea dari KSPSI, Jumhur Hidayat, Said Iqbal dari KSPI, dan Elly Rosita Silaban dari KSBSI. Pertemuan ini berlangsung selama lima jam, mulai pukul 16.30 hingga 21.30. Setelah sesi selesai, Andi Gani menjelaskan bahwa diskusi dengan Presiden berfokus pada situasi dan kondisi politik saat ini di Indonesia.

Andi Gani menekankan bahwa buruh akan mendukung demonstrasi yang damai, namun tegaskan penolakan terhadap upaya gangguan terhadap stabilitas politik dan ekonomi negara. “Kita mendukung aksi damai, tetapi kita menentang segala bentuk perusakan yang merusak stabilitas politik dan ekonomi Indonesia,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin malam (1/9/2025).

Sementara itu, Said Iqbal menambahkan bahwa buruh mendorong agar demonstrasi tetap diberikan ruang, namun harapkan aksi tersebut dilakukan tanpa kekerasan. Menurutnya, demonstrasi adalah salah satu cara bagi kelompok bawah seperti buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga-lembaga formal tidak efektif. “Demonstrasi harus konstruktif, konstitusional, anti kekerasan, dan tidak anarkis. Presiden setuju dengan pandangan ini,” katanya.

Andi Gani juga mengungkapkan bahwa pemerintah berjanji untuk segera memproses beberapa rancangan undang-undang, termasuk RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. Ketua DPR Puan Maharani, yang juga hadir dalam pertemuan, menyatakan komitmen untuk mengejar pembahasan undang-undang tersebut. “Presiden telah berjanji bahwa ruang demokrasi akan tetap terjaga. Beliau juga menggaris bawahi RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan, dengan meminta Ketua DPR agar partai-partai segera memprosesnya,” jelas Andi Gani.

Data terbaru menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah dan organisasi buruh semakin intens dalam upaya memperkuat dialog nasional. Studi kasus menunjukkan bahwa kebijakan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat seringkali dapat mengurangi ketidakstabilan sosial. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil saat ini dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi di masa depan.

Setiap langkah yang dilakukan saat ini bukan hanya untuk memenuhi aspirasi buruh, tetapi juga untuk membangun kerangka hukum yang adil dan inklusif. Dengan demikian, semangat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dijalin untuk mewujudkan mendalamnya demokrasi dan kesejahteraan bersama.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan