Kapolres Demak Mendengarkan Aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam

HMI Kabupaten Demak melakukan pertemuan dengan Kapolres Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha untuk mengungkapkan aspirasi. Kapolres menunjukkan kesediaan untuk mendukung dan menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mapolres Demak pada Senin (1/9/2025) sore. Dalam diskusi tersebut, HMI mengajukan sepuluh poin utama yang diperhatikan.

“Mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi, dan kami akan segera memproses serta menyampaikan isu tersebut kepada pihak berwenang,” kata Ari Cahya.

Dari sepuluh poin yang diajukan, satu di antaranya menolak permintaan pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Ari Cahya menjelaskan bahwa ia tidak berwenang untuk mengesahkan hal tersebut, karena Kapolri merupakan pimpinan tertinggi Polri.

“Saya tidak dapat menyetujui atau menandatangani permintaan pencopotan Kapolri, karena tidak termasuk tanggung jawab saya sebagai staf langsung. Kapolri adalah pimpinan tertinggi kami di Polri, termasuk seluruh anggota Polda Jateng dan Polres Demak Satya Haprabu,” ujarnya.

Ketua Umum HMI Kabupaten Demak, Zidan Hilma, meminta Ari Cahya untuk memantau dan menyampaikan tuntutan HMI kepada pihak terkait. Ia juga menegaskan akan mengadakan audiensi lagi jika tuntutan tidak ditindaklanjuti. Zidan juga berharap Polres Demak lebih aktif dalam memberikan pesan damai kepada masyarakat.

“Kami berharap agar pejabat Polres Demak lebih sering berinteraksi dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan damai. Dengan begitu, masyarakat akan lebih menyukai dan Polri akan lebih dihormati,” kata Zidan.

Berikut sepuluh tuntutan yang diajukan oleh HMI:

1. Mendorong pengesahan RUU perampasan aset koruptor dan revisi RUU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
2. Menuntut penyelidikan yang adil terhadap pembunuhan Affan Kurniawan dan menanggung biaya hidup keluarga korban.
3. Menuntut mundur Kapolri atau pencopotan Listyo Sigit Prabowo, yang dianggap gagal mereformasi kepolisian.
4. Mendorong reformasi partai politik dan kepolisian yang profesional, berpihak pada rakyat bukan penguasa.
5. Reformasi pajak yang lebih adil, dengan pajak progresif bagi orang kaya dan pembatalan kenaikan PBB.
6. Menjaga ketertiban masyarakat dari penjarahan dengan pendekatan yang tepat, serta menghentikan penahanan salah.
7. Selidiki pembakaran fasilitas umum dan penjarahan yang diduga terencana.
8. Meminta Presiden Prabowo membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta moratorium kunjungan kerja luar negeri.
9. Pecat anggota legislatif yang berperilaku toxik dan benahi institusi publik secara serius.
10. Meminta masyarakat Demak menghindari provokasi untuk menjaga ketertiban.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa audiensi antara HMI dan aparat kepolisian menjadi tren baru dalam mengajukan aspirasi masyarakat. Studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif untuk membangun komunikasi antara mahasiswa dan pihak berwenang.

Analisis unik dan simplifikasi: HMI Kabupaten Demak berusaha mengubah cara pengungkapan aspirasi melalui audiensi langsung dengan Kapolres. Hal ini menunjukkan komitmen mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses demokratis. Pengalaman ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya dialog antara generasi muda dan aparat keamanan.

Kesimpulan: Keberanian HMI dalam mengajukan tuntutan menunjukkan semangat demokratis yang kuat. Usaha mereka untuk mendorong reformasi dan menuntut kepatuhan hukum harus diapresiasi. Semoga pemerintah dan aparat keamanan dapat merespons dengan tindakan yang konstruktif untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page