Halte dan fasilitas MRT rusak akibat aksi demonstrasi kerusuhan, Jakarta rugi Rp 50 miliar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan adanya kerugian yang dialami Jakarta akibat kerusakan pada infrastruktur transportasi, termasuk halte Transjakarta dan MRT, yang totalnya mencapai Rp 50,4 miliar. Jumlah ini merupakan total kerugian dari setiap fasilitas yang terlibat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sejak 25 Agustus 2025, telah tercatat 107 titik aksi di 32 provinsi yang berakhir dalam kerusuhan. Beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat mengalami kerusakan, perusakan, hingga pembakaran fasilitas penting.

Sumber dari keterangan Tito, di Jakarta sendiri tercatat kerusakan pada 22 halte Transjakarta dengan kerugian Rp 41,6 miliar, fasilitas MRT Jakarta Rp 3,3 miliar, dan kerugian sebesar Rp 5,5 miliar untuk sistem CCTV. Total kerugian di Jakarta akibat kerusakan ini mencapai Rp 50,4 miliar.

Selain Jakarta, beberapa kota lainnya juga mengalami kerusakan pada berbagai fasilitas. Di Makassar, Gedung DPRD dibakar, menyebabkan tiga korban jiwa dan lima lainnya luka-luka. Di Surakarta, Sekretariat DPRD Solo juga mengalami pembakaran. Surabaya menderita kerusakan pada Gedung Grahadi dan 11 pos polisi yang terbakar atau mengalami kerusakan berat.

Kota Kediri mengalami kerusakan pada Gedung DPRD yang dibakar dan dijarah, serta Kantor Satlantas Polres Kediri Kota yang dilempari dan kendaraan barang bukti dirusak. Di Mataram, Gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya dibakar dan dirampas. Bandung juga tidak luput, dengan aset Rumah Dinas MPR dirusak dan Gedung DPRD dibakar. Gedung DPRD Provinsi Jateng di Semarang juga mengalami pembakaran.

Di Kabupaten Brebes, Gedung DPRD mengalami kerusakan, sementara di Pekalongan, Gedung DPRD dan Pemkot dibakar. Tegal mengalami insiden serupa dengan Gedung DPRD dan Polres yang terbakar. Kabupaten Cilacap melaporkan kerusakan pada Gedung DPRD.

Kabupaten Kediri mengalami kerusakan yang lebih luas, termasuk Gedung DPRD, Gedung Pemkab, dan Samsat yang dibakar serta dijarah. Museum Baghawanta Bari juga mengalami kerusakan dengan beberapa benda purbakala rusak atau hilang. Kabupaten Kebumen mengalami kerusakan pada kaca Gedung DPRD, sedangkan Kabupaten Jepara mengalami kerusakan kaca rumah dinas Kapolres dan Wakapolres, pembakaran sebagian Gedung DPRD Jepara, dan penjarahan fasilitas kantor DPRD. Fasilitas umum seperti lampu jalan, CCTV di Tugu Kartini, dan gerobak pedagang di SMP 5 juga dirusak dan dibakar.

Malang melaporkan 13 pos polisi dirusak dan tiga pos polisi terbakar. Cirebon mengalami kerusakan pada Gedung DPRD yang dirusak dan dijarah. Kabupaten Banyumas mengalami kerusakan pada Kantor Pemkab, Pendopo Bupati, dan eks Gedung DPRD. Banjar mengalami kerusakan pada Gedung DPRD.

Provinsi Jambi mengalami kerusakan pada Gedung DPRD Provinsi. Kota Tasikmalaya melaporkan kerusakan pada Gedung DPRD. Palembang mengalami kerusakan pada Gedung DPRD Provinsi yang terbakar dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel yang dirusak. Palopo juga melaporkan kerusakan pada Gedung DPRD Kota.

Tito mencatat bahwa kerusakan tersebut adalah akibat aksi kekerasan yang initially dimulai dari demonstrasi yang berubah menjadi kekerasan.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur akibat kerusuhan dapat menyebabkan gangguan ekonomi yang berdampak pada pendapatan daerah dan kinerja pemerintahan. Analisis menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur memerlukan waktu dan biaya yang signifikan, serta kebutuhan akan kebijakan yang kuat untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Kesimpulan, kerusakan yang terjadi bukan hanya merugikan keuangan tetapi juga merusak ketenangan masyarakat. Pembangunan kembali infrastruktur dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan publik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page