Formasi Tim Akselerasi Wali Kota Banjar Dikritik Kualitas ASN yang Ada

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Keputusan untuk membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) di Kota Banjar mengungkapkan keraguan Wali Kota Sudarsono tentang kualitas aparatur sipil negara yang ada di kota tersebut. Pengamat pemerintahan lokal, Sidik Firmadi SIP MIP, mengemukakan bahwa keberadaan tim ini memerlukan pengawasan yang ketat dari masyarakat.

Menurut Sidik, pembentukan TAPPD Kota Banjar patut ditelaah dengan cermat. Alasan utama meliputi kekhawatiran terkait transparansi, efisiensi penggunaan anggaran, dan potensi dampak negatif pada sistem birokrasi. Dalam kondisi saat ini, ketika pemerintah berusaha mengoptimalkan anggaran, setiap alokasi dana harus ditujukan pada kegiatan yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pertimbangkan bahwa Kota Banjar belum mandiri secara keuangan dan masih bergantung pada APBN, penggunaan dana harus diarahkan pada prioritas yang lebih mendesak,” ujarnya pada Selasa, 2 September 2025. Sidik juga menekankan pentingnya Wali Kota Banjar, H Sudarsono, untuk lebih hati-hati dalam mengelola anggaran pemerintah daerah.

Menurutnya, dana yang dialokasikan untuk TAPPD lebih baik digunakan untuk memajukan sektor yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan lapangan kerja atau pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, Sidik mengungkapkan keprihatinan atas kurangnya transparansi dalam proses pembentukan tim ini, mulai dari regulasi, rekrutmen anggota, hingga pengalokasian anggaran.

Kekurangan informasi tersebut menguatkan keraguan masyarakat tentang tujuan dan manfaat sebenarnya dari keberadaan tim. Terlepas dari itu, formasi tim ini juga berpotensi menambah beban administrasi dan memperlambat pelayanan publik. Perpanjangan rantai birokrasi bisa menghambat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sidik juga mengimbau agar tidak diabaikan dugaan bahwa pembentukan tim ini sebagai bentuk balas jasa politik pasca-Pilkada. Tanpa transparansi yang jelas, masyarakat justru akan mempertanyakan apakah tujuan pembentukan TAPPD hanya untuk memberikan posisi kepada pendukung Politik.

TAPPD Kota Banjar masih meragukan manfaatnya bagi masyarakat. Pembentukan tim ini membutuhkan evaluasi yang matang agar tidak menjadi beban tambahan bagi anggaran dan sistem birokrasi. Dengan pengawasan yang ketat, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan