"Status Nonaktif Anggota DPR Menjadi Sorotan Umum"

Aksi demonstran yang berlangsung dari 28 hingga 31 Agustus 2025 telah memaksa Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan rapat darurat di Istana Negara, Jakarta, pada hari Minggu (31/8/2025). Dalam rapat tersebut, dibahas isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk gelombang unjuk rasa dan perilaku anggota DPR yang dianggap tidak baik.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan terhadap aspirasi masyarakat. Sebagai tanggapan, beberapa anggota DPR RI telah dihilangkan status keanggotaannya oleh partai masing-masing. Lima nama anggota DPR yang tidak lagi aktif adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo, Surya Utama, dan Adies Kadir.

Ketika makna penonaktifan anggota DPR menjadi bingung bagi masyarakat, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memberikan penjelasan. Menurutnya, anggota yang dinonaktifkan tidak lagi berhak beraktivitas sebagai anggota DPR. Status nonaktif ini bukan hanya simbolik, karena mereka juga tidak akan menerima fasilitas atau tunjangan yang seharusnya diterima anggota DPR RI.

Nazaruddin menyoroti bahwa langkah ini diambil untuk menjaga integritas DPR. Jika partai politik tidak mengambil tindakan, masyarakat mungkin akan menghiraukan seriusnya DPR dalam menjaga reputasinya. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa kebijakan tunjangan untuk anggota DPR akan dihapuskan, dan anggota yang bersikap salah akan dicopot dari keanggotaan.

Prabowo mengingatkan seluruh anggota partai untuk tetap mempertahankan sikap yang baik dan tidak memalukan rakyat. Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR dan ketua umum partai politik telah mengingatkan anggota-anggotanya untuk selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Aksi massa yang terjadi beberapa hari terakhir tidak hanya menargetkan pos polisi dan gedung DPR, tetapi juga rumah-rumah anggota DPR RI. Hal ini akhirnya memaksa DPR dan pemerintah sepakat untuk menghapus tunjangan anggota DPR serta menonaktifkan beberapa di antaranya. Namun, Ketua Bagian Anggara DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa secara teknis, anggota DPR yang dinonaktifkan masih mendapatkan gaji. Ia juga menyatakan bahwa dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI, tidak ada istilah “nonaktif”.

Selain itu, di Jawa Timur, terjadi kerusakan di kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8/2025) malam. Massa tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Menurut Bupati Hanindhito Himawan Pramana, beberapa kaca museum pecah dan tiga artefak bersejarah hilang, termasuk Plakat HVA Sidomulyo, Bata Ber Inskripsi, dan Arca Sumbercangkring.

Penyebaran informasi di media sosial juga tidak terbendung selama aksi demonstrasi ricuh. Para pengguna TikTok di Indonesia tidak dapat menggunakan fitur live sejak Sabtu, 30 Agustus 2025. Hal ini menyebabkan keluhan dari kreator dan afiliator yang terganggu dalam menjalankan aktivitas jualan mereka. Juru bicara TikTok menyatakan bahwa penangguhan fitur live dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di platform. Menkomdigi Meutya Hafid berharap penutupan fitur ini tidak berlangsung lama.

Masyarakat dan pimpinan DPR telah mengambil langkah-langkah tegas sebagai tanggapan terhadap situasi politik yang terkendati. Inilah contoh bagaimana tanggapan instan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan menjaga stabilitas sosial.

Sampai jumpa di detik.com untuk lebih banyak ulasan mendalam berita seputar politik dan situasi terkini. Ikuti juga live streaming acara kami setiap Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok Thecuy.com. Sampaikan pendapat Anda melalui live chat yang tersedia. “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

Baca juga Berita lainnya di News Page