Rumah Dijarah: Sri Mulyani Meminta Maaf dan Menjaga Demokrasi Tanpa Anarki

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengungkapkan respon terhadap insiden penjarahan yang menimpa rumahnya. Dalam unggahan di Instagram, dia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan permintaan maaf yang diungkapkan.

“Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral yang diberikan untuk mengatasi peristiwa ini,” tulisnya pada Senin, 1 September 2025. Menurutnya, menjadi pejabat negara bukanlah tugas yang mudah. Ia menjalankan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan sungguh-sungguh, mengingat kompleksitas dan risiko yang ada.

Sri Mulyani menggarisbawahi politik sebagai usaha kolektif untuk tujuan bersama, dengan etika dan moralitas yang tinggi. “Buat undang-undang tidak hanya berdasar selera pribadi. UU dibuat bersama Pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat dalam proses terbuka,” jelasnya. Jika masyarakat merasa tidak puas, mereka dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

Ia menggambarkan demokrasi Indonesia sebagai sistem yang beradab, meskipun belum sempurna. “Kualitas demokrasi perlu terus diperbaiki tanpa anarki, intimidasi, atau represi,” katanya. Menurut Sri Mulyani, tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, profesionalisme, dan transparansi. Korupsi dilarang.

“Terima kasih kepada semua pihak, termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media, pelaku usaha, dan organisasi lainnya yang memberi masukan dan nasihat. Semua itu penting dalam proses pembangunan negara,” tambahnya.

Sri Mulyani juga mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan menghindari kerusakan, kebencian, atau percaturan. “Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga Allah SWT melindungi Indonesia,” pungkasnya.

Kediaman Sri Mulyani di Bintaro Sektor III, Tangerang Selatan, dijarah dua kali pada Minggu (31/8/2025), sekitar pukul 00.30 dan 03.30 WIB. Barang-barang seperti elektronik, pakaian, dan lukisan hilang. Warga Olav mengaku gelombang kedua penjarahan jauh lebih besar.

Membangun Indonesia memerlukan kerjasama dan tanggung jawab bersama. Setiap kontribusi, baik kritik maupun dukungan, menjadi bagian penting dalam perjalanan negara. Tanggung jawab untuk memperbaiki dan melestarikan demokrasi tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan