Prabowo Ditanya Mengenai Pajak yang Membebani Masyarakat

Gelombang unjuk rasa telah melanda berbagai wilayah Indonesia periode terakhir. Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto diharapkan akan mengeluarkan langkah-langkah kebijakan yang tepat.

Roby Rushandie, manajer riset dan pengetahuan dari The Prakarsa, memberikan beberapa saran praktis bagi pemerintahan. Salah satunya adalah segera melaksanakan reformasi keuangan, dengan menargetkan pajak terhadap golongan kaya untuk mendorong penetapan ulang kekayaan.

“Reformasi yang harus cepat dilakukan adalah reformasi keuangan, dengan segera menerapkan pajak kemampuan bagi warga negara yang memiliki kekayaan melimpah agar dapat mendukung fungsi redistribusi,” ungkap Roby dalam acara diskusi publik yang disiarkan secara daring, Senin (1/9/2025).

Selain itu, Roby juga menyarankan agar pemerintah daerah (pemda) mempertimbangkan penundaan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, pihaknya juga mendorong penghentian subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi anggota DPR dan pejabat negara.

Mengenai program jaminan sosial (Jamsos), pihaknya mendesak segera dilakukan realokasi anggaran dari Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memberikan bantuan sosial langsung kepada warga yang berkebutuhan. Selain itu, diperlukan ekspansi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal.

Esther Sri Astuti, direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), juga menyampaikan pendapat serupa. Ia mendukung moratorium atas kebijakan penambahan beban pajak untuk masyarakat, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun PBB.

“Moratorium harus segera diambil terhadap kebijakan penambahan beban pajak. Selanjutnya, pajak kekayaan bagi golongan super kaya harus segera diaplikasikan. Dengan subsidi silang, para kaya membayar pajak lebih tinggi untuk meningkatkan fasilitas umum bagi yang kurang mampu,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Esther juga menyoroti kebijakan transfer dana ke daerah yang perlu ditinjau ulang, serta mendorong penerapan anggaran partisipatif. Ia menekankan pentingnya melakukan realokasi anggaran yang tidak berdampak produktif, termasuk anggaran tambahan untuk pejabat pemerintahan, anggota DPR, dan belanja militer.

“Anggaran tersebut lebih baik dialokasikan saat ini untuk sektor riil dan penciptaan lapangan pekerjaan. Boleh untuk nanti menambah sarana prasarana militer, tetapi saat ini yang mendesak adalah penciptaan lapangan kerja,” tulisnya.

“Evaluasi kenaikan anggaran pertahanan juga perlu dilakukan. Prioritas saat ini adalah pendidikan, kesehatan, dan riset. Efisiensi anggaran harus ditujukan untuk stimulasi konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.

Mohammad Faisal, direktur eksekutif CORE Indonesia, juga mendukung pembatalan kebijakan perpajakan yang memberikan beban kepada masyarakat. Sama seperti Esther, ia juga mendukung revisi potongan transfer ke daerah yang menyebabkan kenaikan pajak.

“Strategi belanja pemerintah perlu direvisi dengan membatalkan belanja non-produktif dan pemborosan, termasuk pembentukan lembaga baru, fasilitas insentif, dan tunjangan berlebihan bagi pejabat publik dan elit politik, termasuk tunjangan rumah untuk anggota DPR,” katanya.

Di sisi belanja dan insentif fiskal, menurutnya, prioritas harus diberikan kepada program yang langsung mempengaruhi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sektor padat karya. Faisal juga mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada bantuan sosial yang tidak menyentuh akar masalah kemiskinan. Ia juga mendorong pemerintah mengantisipasi tekanan ekonomi lebih besar sebagai dampak tarif balasan dari Amerika Serikat.

Reformasi keuangan dan kebijakan fiskal yang tepat adalah kunci untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memfokuskan anggaran pada sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah dapat mengatasi krisis saat ini dengan lebih efektif.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page