Perubahan Agenda Rapat DPRD Kota Tasikmalaya Pasca Unjuk Rasa

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kondisi nasional dan kerusakan yang terjadi memengaruhi pola kerja DPRD Kota Tasikmalaya. Untuk memastikan kegiatan legislatif tetap berjalan, rapat daring digunakan sebagai solusi guna mempertahankan kegiatan rutin.

H Aslim SH, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi. Dia berharap wilayah Kota Tasikmalaya tetap kondusif, meskipun ada keinginan masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. “Semoga tidak terjadi lagi aksi-aksi yang mengacaukan,” katanya kepada Radar, Minggu (31/8/2025).

Pihak berwenang tidak melarang publik untuk melakukan aksi, asal dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban dan tidak merusak properti. H Aslim mengaku sudah berniat untuk menghubungi massa aksi, tetapi situasi saat itu sudah tidak memungkinkan.

Kerusakan yang timbul akibat aksi tersebut menjadi sebuah kekecekaan. Namun, upaya perbaikan langsung dilakukan untuk mengatasi kerusakan tersebut. “Sudah dimulai upaya perbaikan,” ujarnya.

Mengenai agenda rapat DPRD, H Aslim menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal ini karena peran DPRD sebagai lembaga legislatif harus terus berfungsi. “Agenda rapat tetap akan dilaksanakan,” tandasnya.

Namun, secara teknis, pihaknya akan menyesuaikan dengan situasi saat ini. Jika rapat secara fisik tidak memungkinkan, alternatif daring seperti menggunakan Zoom akan digunakan. “Bisa juga pakai Zoom,” lanjutnya.

Sebelumnya, massa aktivis yang berorganisasi dalam Rakyat Ingin Revolusi melakukan aksi di Mapolres Tasikmalaya Kota dan DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (29/8/2025). Aksi ini berlangsung rusak dan anarkis, menyebabkan berbagai kerusakan.

Korlap Aksi Muhammad Kahar Dwitama menjelaskan bahwa aksi tersebut mengangkat dua isu utama. Pertama, terkait Polres Tasikmalaya Kota dalam konteks insiden ojol di Jakarta yang dilindas oleh barracuda. “Aksi ini juga menargetkan Polres Tasikmalaya karena peristiwa tersebut, di mana mobil bisa menahan granat,” katanya.

Selain itu, aksi juga menargetkan DPRD dengan isu kenaikan gaji anggota. Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang semakin melemah, isu ini menjadi kontroversi. “Isu kenaikan gaji DPR yang mencapai 3 juta per hari menjadi salah satu persoalan utama,” pembaruan Dwitama.

Pelaku aksi harus lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi. Kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat diperlukan untuk mencapai solusi yang konstruktif. Tanpa kerjasama ini, konfrontasi hanya akan merusak harmoni dan kestabilan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan