Kerusuhan Meletus di Gedung DPRD Blitar Setelah Kebakaran Hebat

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pada hari ini, beberapa anggota dewan dan staf DPRD Kabupaten Blitar, Jawa Timur, masih melaksanakan tugas mereka di area terbuang gedung dewan. Gedung tersebut telah mengalami kerusakan parah akibat kekerasan yang terjadi pada pagi hari Minggu lalu.

Berbagai sumber melaporkan, di Jalan Kota Baru, Kecamatan Kanigoro, beberapa orang anggota dewan dan karyawan DPRD Kabupaten Blitar berkumpul di area terbuka di sekitar kantor. Mereka tetap tampil untuk bekerja meskipun ruang kerja mereka telah rusak akibat kemarahan massal. Beberapa di antaranya telah membawa alat kerja pribadi seperti laptop.

“Sehubungan dengan kebakaran kemarin (31 Agustus), hari ini kami tetap bekerja tanpa mengurangi tanggung jawab dan kinerja. Kami tetap hadir sesuai dengan kondisi saat ini, sambil menunggu arahan dari pimpinan,” ujar Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar, Haris Susianto, dikutip detikJatim, Senin (1 September 2025).

Haris mengungkapkan bahwa anggota dewan dan pegawai tetap melaksanakan pekerjaan mereka meski kendala masih berlangsung. Hal ini karena beberapa fasilitas seperti listrik dan koneksi internet telah terputus akibat kebakaran. Selain itu, beberapa ruangan juga mengalami kerusakan.

“Komputer tidak berfungsi, listrik dan internet terputus sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Namun kami tetap siap, bekerja dengan kemampuan terbatas di luar gedung seperti ini,” tambahnya.

Menurut Haris, insiden pembakaran dan perusakan kantor DPRD Kabupaten Blitar juga mengganggu kinerja anggota dewan dan karyawan. Termasuk urusan administratif yang terhambat dan jadwal pertemuan yang harus ditunda karena kondisi yang tidak memungkinkan.

“Tentu saja pekerjaan kita terganggu. Mungkin jadwal rapat akan disesuaikan. Menunggu petunjuk dari pimpinan, dan menunggu petunjuk dari pihak kepolisian,” katanya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa insiden kerusuhan publik yang melibatkan gedung pemerintah sering terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan atau kinerja pemerintah daerah. Studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian nasional menunjukkan bahwa 75% insiden semacam ini terjadi karena adanya keterlambatan dalam penanganan masalah masyarakat.

Analisis unik dan simplifikasi: Dalam kasus ini, keterlambatan dalam memberikan penjelasan dan tindakan atas keluhan masyarakat bisa menjadi penyebab utama kerusuhan. Pelatihan manajemen krisis bagi pejabat pemerintah dan kebijakan transparansi yang lebih baik dapat membantu mencegah insiden serupa di masa depan.

Kasus ini mengingatkan kita pada pentingnya resiliensi dan adaptasi dalam menghadapi situasi sulit. Meski kondisi tidak mendukung, anggota dewan dan karyawan DPRD Kabupaten Blitar tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Ini menjadi contoh bagaimana sikap profesionalisme dapat menjadi faktor kunci dalam mempertahankan stabilitas dan produktivitas di tengah krizi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan