Aksi Protest Mahasiswa, Pengemudi Ojek Online, dan Warga di Tasikmalaya Berlangsung Secara Aman dan Damai

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ratusan orang dari berbagai organisasi mahasiswa, pemuda, dan pengemudi ojek online berkumpul di depan Gerbang Pemkab Tasikmalaya untuk mempertontonkan unjuk rasa damai. Mereka datang dengan berbagai kendaraan, termasuk mobil dan sepeda motor, meminta DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk berhadapan dengan massa dan melakukan doa serta istighosah untuk Afan, seorang pengemudi ojek yang meninggal dalam demo di Jakarta. Selain itu, massa juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk korban jiwa di Jakarta, serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang belum tuntas.

Kehadiran massa berlangsung dengan kondisi damai karena pimpinan DPRD bersedia untuk mendengarkan aspirasi, turut dalam doa bersama, dan menandatangani delapan poin tuntutan yang disampaikan oleh massa, Polres, dan TNI. Mujib Rahman, koordinator aksi, mengungkapkan ada lapan tuntutan utama yang diajukan. Pertama, peristiwa tragis ini dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap prosedur pengamanan aparat. Kedua, menjamin kebebasan berdemonstrasi di seluruh daerah, terutama di Tasikmalaya, serta menolak kriminalisasi terhadap demonstran ataupun jurnalis yang meliput aksi. “Kita menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap demonstran maupun jurnalis yang melaksanakan tugas peliputan dan menjamin kebebasan pers dalam mengawasi aksi publik,” ujar Mujib.

Lanjutnya, tuntutan meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah, evaluasi tata kelola pemerintahan, serta pengawasan ketat terhadap kerusakan lingkungan. Massa juga mendesak pengesahan RUU perampasan aset untuk mengatasi korupsi, peningkatan gaji honorer, dan perlindungan UMKM dengan akses pasar yang adil. “Pemerintah harus memfokuskan perhatian pada UMKM di Kabupaten Tasikmalaya dengan memberikan akses pasar yang adil,” tegas Mujib. Ia menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk solidaritas akademik dan sosial, bukan untuk meruntuhkan institusi. “Melainkan memperkuat peran Polri dan pemerintah daerah serta DPRD melalui reformasi institusi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi manusia,” katanya.

Mujib menjelaskan bahwa aksi ini diharapkan menjadi pemicu perbaikan institusional, pemulihan kepercayaan masyarakat, dan penguatan hak asasi manusia. Ia juga meminta DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk merespons evaluasi dari berbagai organisasi. “Kita melihat di berbagai daerah terjadi aksi brutal dan anarkis. Kami tidak ingin aksi seperti itu menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, kita menyampaikan aspirasi ini dengan cara damai,” tuturnya.

Kesimpulan dapat ditarik bahwa unjuk rasa ini tidak hanya sebagai protes, tetapi juga sebagai pemicu perubahan yang konstruktif. Diharapkan pemerintah dan instansi terkait dapat merespon dengan baik dan melaksanakan evaluasi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan keadilan sosial. Masyarakat juga diharapkan tetap sadar akan pentingnya beraksi dengan cara damai demi perbaikan yang berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan