Wakil Fraksi NasDem Sahroni Mendukung Evaluasi Total Tunjangan DPR

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sekretaris dari fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, memberikan pendapatnya terkait isu tunjangan DPR yang menjadi bahan perdebatan publik. Dia mendukung ide untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua tunjangan yang diterima anggota DPR. Dalam wawancara pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, Sahroni menegaskan dukungan kepadanya terhadap evaluasi tersebut.

Selain itu, Sahroni juga menjamin bahwa seluruh gaji dan tunjangan yang diterimanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Ia meminta agar anggota DPR lainnya juga berbuat demikian. “Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah fraksi di DPR juga mendukung langkah ini. Misalnya, Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan siapnya fraksinya untuk mendukung evaluasi terhadap tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Menurut Putri, evaluasi ini merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan. Dia menambahkan bahwa langkah ini harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan prinsip kepatutan.

Putri juga mengajak anggota fraksinya untuk tetap sederhana dan berfokus pada kerja kerakyatan. Ia menegaskan bahwa kesederhanaan bukan hanya tentang gaya hidup, tetapi juga menunjukkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan dari rakyat. “Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” kata Putri.

Evaluasi ini juga dipandang sebagai usaha untuk memastikan kinerja legislatif menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Isu tunjangan rumah dinas DPR senilai Rp 50 juta menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran pada 25 Agustus 2025, diikuti oleh mahasiswa dan buruh di depan gedung DPR. Mereka menuntut peninjauan ulang terhadap besarnya tunjangan anggota DPR.

Inisiatif evaluasi tunjangan anggota DPR menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini tidak hanya relevan dengan tuntutan masyarakat, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa lembaga legislatif tetap berfungsi dengan optimal. Keputusan ini juga membuka peluang untuk reformasi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan yang lebih transparan akan mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan