Protes Warga Rejasari Menuntut Pemerintah Segera Perbaiki Jalan Rusak di Kota Banjar

Warga Dusun Rancabulus di Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, menggelar karnaval khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 pada Minggu pagi, 31 Agustus 2025. Kegiatan ini melibatkan sepuluh rukun tetangga dari dua rukun warga, tidak hanya sebagai bentuk perayaan, melainkan juga protes terhadap kondisi jalan yang rusak di kota tersebut yang belum mendapatkan perhatian serius dari pihak berwajib.

Salah satu momen yang paling memikat dalam perayaan tersebut adalah ketika para peserta memeragakan proses pemulihan Jalan Bantardawa, salah satu jalan utama yang terkenal parah kerusakannya. Jalan ini, yang sering dilewati warga setiap hari, kini penuh dengan lubang besar yang diisi oleh air hujan, menjadi masalah serius bagi komunitas setempat.

Para pemuda yang terlibat dalam karnaval ini memakai outfit pekerja konstruksi, lengkap dengan peralatan dan alat berat miniatur, seolah-olah sedang melakukan pekerjaan perbaikan jalan. Kepala Dusun Rancabulus, Ginah Lasmawati, menjelaskan bahwa karnaval tahunan ini selalu disambut dengan antusias oleh warga, namun kali ini berbedah dengan penampilan yang mengekspresikan secara langsung kondisi jalan yang rusak.

“Ini adalah bentuk protes warga karena Jalan Bantardawa dalam keadaan sangat rusak. Kami harapkan pemerintah memberikan perhatian terhadap masalah ini,” kata Lasmawati. Dia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif dari masyarakat Dusun Rancabulus yang merasa kecewa karena infrastruktur yang sangat diperlukan tidak mendapat perhatian yang layak.

Sementara itu, Kepala Desa Rejasari, Ahmad Afrizal Rizqi, menyebutkan bahwa karnaval ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kondisi jalan yang terus terabaikan. “Jalan yang melintasi tiga dusun, termasuk Jalan Bantardawa, masih belum diperbaiki,” ucapnya. Menurutnya, aksi ini diharapkan dapat menggerakkan Pemerintah Kota Banjar untuk segera menanggapi dan mengatasi masalah tersebut.

Kondisi jalan yang rusak, berlubang, dan genangan air hujan justru meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga perbaikan segera menjadi keharusan. Warga berharap setidaknya ada upaya perbaikan, meski tidak secara keseluruhan, karena jalan tersebut adalah akses penting bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Pada tahun-tahun belakangan, kasus-kasus seperti ini semakin sering terjadi di berbagai kota di Indonesia. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, sekitar 30% jalan di kota-kota besar masih berstatus rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pembiayaan yang dialokasikan dengan kebutuhan aktual infrastruktur jalan.

Selain itu, adanya adanya protes bagi warga ditemukan cara kreatif untuk memaksa pemerintah untuk beraksi. Studi kasus seperti ini sering menjadi pohon pengajaran bagi pihak berwenang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran umum. Tanpa tindakan yang tegas, kekecewaan masyarakat akan terus berlanjut dan dapat mengakibatkan kerusuhan sosial yang lebih besar.

Di kota seperti Banjar, di mana infrastruktur menjadi aspek penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga, perbaikan jalan bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal keselamatan dan kualitas hidup. Jika pemerintah tidak segera menanggapi, risiko kerugian material dan nyawa akan terus meningkat.

Pengalaman ini juga mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembiayaan publik harus lebih diukur. Dengan demikian, keputusan pemerintah akan lebih sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Jika warga terus terlibat dalam proses pengawasan, kemungkinan masalah seperti ini dapat dicegah atau segera ditangani.

Kondisi jalan yang buruk tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga dapat mempengaruhi nilai properti dan potensi investasi di daerah yang bersangkutan. Studi terkini menunjukkan bahwa daerah dengan infrastruktur yang buruk cenderung mengalami stagnasi ekonomi, sedangkan daerah dengan jalan yang bagus justru memperoleh pertumbuhan yang lebih pesat.

Dengan ini, karnaval yang digelar oleh warga Dusun Rancabulus menjadi ajakan yang kuat bagi pemerintah untuk segera mengatasi masalah infrastruktur. Warga tidak hanya menginginkan perbaikan fisik, tetapi juga keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Jika hal ini tidak segera dilakukan, kecelekaan dan kekacauan sosial akan terus menjadi ancaman. Warga telah menunjukkan kesabaran mereka, namun tanpa tindakan nyata, rasa frustrasi ini akan terus berlanjut.

Ada juga contoh lain di daerah lain, seperti di Kota Surabaya, di mana pemerintah dengan cepat merespon protes warga dengan merenovasi jalan rusak dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tekanan sosial yang kuat, perubahan bisa terjadi. Kota Banjar juga seharusnya belajar dari kasus ini dan mengambil langkah serius untuk memperbaiki infrastruktur.

Kesimpulan: Setiap warga memiliki hak untuk meminta perbaikan dari pemerintah, terutama ketika masalah berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Melalui kreativitas dan kesatuan, warga dapat mengubah keluhan menjadi aksi yang nyata. Tidak hanya itu, karnaval ini juga menjadi ajaran bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah dapat menentukan kemajuan suatu daerah. Jangan pernah ragu untuk menggerakkan perubahan, karena suara banyak yang bersatu akan selalu mendengar.

Baca juga Berita lainnya di News Page