Prabowo Perintahkan Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN di Sidang Kabinet

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan beberapa instruksi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI, Kepala Kepolisian, dan Kepala BIN. Tugas ini ditujukan untuk memastikan stabilitas nasional setelah beberapa insiden kerusuhan dan exploisi terjadi.

Prabowo menyoroti pentingnya kerjasama erat antara Polri dan TNI dalam menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat. Instruksi ini disampaikan selama Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).

Menurut Sjafrie, Prabowo memperkuat pesan agar Polri dan TNI tetap bersatu, bekerja sama, dan berperan aktif dalam penegakan keamanan. Presiden juga meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menindak pelaku pelanggaran hukum, terutama mereka yang merusak keselamatan pribadi.

“Jika terjadi insiden yang mempengaruhi keselamatan pribadi atau properti pejabat, petugas harus tegas menangani pelaku kerusuhan dan penjarahan yang merusak wilayah pribadi atau instansi negara,” kata Sjafrie.

TNI dan Polri, menurutnya, akan tetap kukuh dalam menghadapi semua ancaman terhadap keamanan, ketertiban, dan kedaulatan. Prabowo juga menyuruh Kepala BIN M Herindra untuk terus memantau situasi dan melaporkan langsung kepada Presiden jika terjadi perubahan di lapangan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diberi tugas untuk koordinasi dengan pemerintah daerah terkait situasi terkini. Solidaritas antara aparat pusat dan daerah dianggap penting saat ini. Sementara itu, Panglima TNI dibantu oleh Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam.

“Kepala Kepolisian akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung untuk penanganan hukum yang cepat terhadap semua pelanggaran di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Pemerintah terus memperkuat sistem keamanan untuk menghadapi ancaman internal, seperti kerusuhan dan pelanggaran hukum. Koordinasi antara instansi juga diperkuat untuk memastikan stabilitas.

Kunci keberhasilan penegakan hukum dan keamanan terletak pada kerja sama yang kuat antara semua pihak. Dengan adanya instruksi yang jelas dari Presiden, diharapkan situasi akan segera kembali stabil, dan masyarakat dapat hidup dengan aman.

Kebijakan yang solid dan tegas seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesatuannya serta kedaulatan negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan