Pembahasan Ekonom untuk Pembatasan Tunjangan DPR dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Anggaran

Pemberontakan massal yang semakin meluas mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan preventif. Langkah ini diperlukan untuk menjamin keamanan warga dan stabilitas perekonomian Indonesia.

Pimpinan Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengemukakan bahwa pemerintah belum memanfaatkan semua peluang yang ada untuk meringankan situasi. Pendekatan strategis diperlukan agar kondisi nasional tetap aman dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Ini bisa dilakukan dengan memenuhi permintaan dari protes yang terjadi baru-baru ini, khususnya terkait perekonomian masyarakat.

“Pemerintah harus segera menaati semua tuntutan masyarakat, terutama dalam hal ekonomi. Tim independen harus dibentuk untuk memproses permintaan rakyat,” ujarnya saat dihubungi Thecuy.com, Minggu (31/8/2025).

Sebagai langkah awal, Bhima mengusulkan reformasi pajak yang dianggap tidak merata, karena beban pajak yang besar dialami oleh kelas menengah ke bawah. “PPN seharusnya diturunkan dari 11% menjadi 8% untuk mendukung daya beli masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, ia mengusulkan pembahasan Pajak Kekayaan atau wealth tax sebagai instrumen baru untuk menjamin keteraturan pajak. Ia juga menekankan pentingnya menutup kebocoran pajak di industri ekstraktif. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengejar pajak dari rakyat kecil saja.

“Kedua, bentuklah komite yang menangani gaji dan tunjangan pejabat tinggi. Gaji anggota DPR yang bebas pajak dan tunjangan berlebih harus dihentikan. Anggota komite ini harus terdiri dari pihak independen,” tandas Bhima.

Ketiga, ia meminta ada perubahan dalam susunan kabinet Presiden Prabowo, terutama di tim ekonomi. Tim ini dinilai kurang responsif terhadap kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Bahkan, Bhima mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengundurkan diri karena kepercayaan masyarakat terhadapnya telah menipis.

“Sri Mulyani sudah kehilangan kepercayaan dari pembayar pajak, lebih baik dia mundur,” katanya.

Keempat, ia mengusulkan revisi total RAPBN 2026. Efisiensi anggaran daerah perlu dihentikan dan alokasi anggaran pertahanan keamanan harus dipangkas,” tambahnya.

Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa protes masyarakat semakin meningkat karena ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi saat ini. Studi kasus di beberapa kota besar menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang tidak merata menjadi salah satu penyebab utama kerusuhan. Infografis yang dirilis oleh lembaga riset menunjukkan bahwa 60% masyarakat menilai pajak PPN saat ini terlalu tinggi dan memengaruhi daya beli mereka.

Dalam konsultasi dengan ahli ekonomi, terungkap bahwa perubahan struktural dalam kebijakan pajak dan alokasi anggaran pemerintah dapat memberikan dampak positif pada perekonomian. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penutupan kebocoran pajak di industri ekstraktif diperkirakan dapat menaikkan pendapatan negara sebesar 15%.

Pemerintah perlu segera menjawab aspirasi masyarakat agar kondisi nasional tetap stabil. Reformasi pajak, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan pemilihan tim ekonomi yang tanggap akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page