Meningkatkan Dukungan Penilaian Tunjangan Anggota DPR RI

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menanggapi dengan positif terhadap gagasan menjalankan evaluasi secara menyeluruh terhadap tunjangan yang diterima anggota DPR RI. Evaluasi ini menjadi sorotan publik akibat demonstrasi besar-besaran beberapa hari sebelumnya.

“Saya mendukung evaluasi yang meliputi seluruh tunjangan anggota DPR RI, saya setuju untuk dilakukan penilaian total,” ungkap Sahroni saat terjun dalam wawancara, Sabtu (30/8/2025).

Sahroni juga menekankan bahwa seluruh tunjangan dan gaji yang diperoleh akan dialokasikan kembali kepada masyarakat jika evaluasi dilakukan. Ia harapkan anggota-anggota DPR lainnya akan mengikuti jejaknya.

“Untuk saya, semua uang yang saya terima, baik gaji maupun tunjangan, harus dikembalikan kepada masyarakat,” katanya. “Walaupun ada evaluasi nanti, sayalah yang akan mengembalikan ke masyarakat.”

Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan persiapannya terhadap evaluasi tunjangan DPR RI. Namun, ia menekankan pentingnya setiap anggota DPR menjaga sikap di masa depan.

“Kita telah menyatakan sebelumnya bahwa kami siap untuk dievaluasi dan fasilitas kami akan direvisi jika dianggap berlebihan,” kata Sarmuji dalam wawancara, Sabtu (30/8/2025).

Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri, termasuk mengenai tunjangan yang diterima anggota-anggota DPR RI.

“Ini adalah momen yang ideal untuk mengamati diri sendiri,” ucapnya. “Kami menyampaikan arahan kepada seluruh anggota DPR dan DPRD untuk mempertahankan tingkah laku yang pantas dalam berkata, berperilaku, dan berpenampilan.”

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan bahwa fraksinya akan mendukung evaluasi terhadap tunjangan dan fasilitas anggota Dewan. Menurutnya, ini merupakan langkah perbaikan yang berkelanjutan.

“Fraksi PAN melihat evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami akan ikut serta dalam setiap prosesnya, asalkan dilakukan dengan transparansi dan prinsip kepatutan,” kata Putri, Sabtu (30/8/2025).

Putri juga mendorong anggota fraksinya untuk tetap menjaga sikap sederhana dan fokus pada tugas kerakyatan. Kesederhanaan, menurutnya, tidak hanya tentang gaya hidup, tetapi juga menunjukkan kesadaran bahwa fasilitas yang diterima adalah titipan rakyat.

“Penting bagi DPR untuk menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan tanggung jawab,” ungkapnya. “Evaluasi ini kami lihat sebagai upaya untuk memastikan kinerja legislatif lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.”

Terungkap bahwa tunjangan rumah dinas senilai Rp 50 juta menjadi pemicu demonstrasi. Sejumlah massa, termasuk mahasiswa dan buruh, melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025 untuk memprotes besaran tunjangan anggota DPR.

Kebijakan transparansi dan evaluasi terhadap tunjangan anggota DPR RI menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas. Ini bukan hanya tentang mengurangi beban finansial negara, tetapi juga mendorong perubahan sikap dalam melayani rakyat. Evaluasi ini harus diikuti dengan tindakan konkret agar braderi legislatif dapat lebih memperkuat kepercayaan masyarakat dalam institusi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan