Kinerja Tim Bayangan Pemerintah Kota Banjar Dipertanyakan, Aktivis Membutuhkan Penjelasan Dasar Hukum dan Anggaran

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Polemik mengenai adanya Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan di Kota Banjar mulai menjadi pembicaraan publik. Aktivis menduga bahwa keberadaan tim ini, yang dikatakan beranggotakan beberapa individu, masih mengandung banyak pertanyaan, khususnya tentang landasan hukum, cara kerja, serta pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD yang terbatas.

Muhlison, pembina Posnu Kota Banjar, menegaskan bahwa masyarakat harus diberi informasi lengkap mengenai dasar pembentukan tim, tujuan kerja, dan pengalokasian anggaran yang digunakan. Menurutnya, kebingungan masyarakat wajar karena belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Banjar.

Muhlison menambah, pembentukan tim seperti ini harus dilakukan dengan transparansi agar masyarakat dapat menilai kontribusi mereka dalam pembangunan. “Masyarakat masih bingung, ada tim namun tampak seperti bayangan. Ini soal tata kelola pemerintahan, aturannya harus jelas,” ujar pemimpin mantan PMII Kota Banjar.

Dalam tanggapan terhadap kritik tersebut, Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, mengaku tentang keberadaan tim akselerasi. Ia menjelaskan bahwa tim ini terdiri dari beberapa pemuda yang bertugas untuk mendukung pembangunan Kota Banjar, berdasarkan surat keputusan langsung dari Gubernur Jawa Barat.

Sudarsono menegaskan bahwa Pemkot Banjar terbuka bagi warga setempat untuk bergabung. “Saya malah senang jika ada putra daerah yang terlibat,” katanya. Saat ini, lima warga Banjar sedang dipersiapkan untuk menggantikan anggota tim setelah masa tugas mereka selesai dalam waktu tiga tahun.

Wali Kota juga meminta siapa pun yang ingin berkontribusi untuk ikut serta. Menurutnya, tim ini tidak bertujuan untuk menghambat, melainkan untuk mempercepat pembangunan Kota Banjar agar dapat bersaing dengan kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Keberadaan tim akselerasi ini sebenarnya telah menjadi kecenderungan di berbagai daerah, terutama untuk meningkatkan efisiensi pembangunan. Studi kasus serupa dapat dilihat di kota-kota yang mengadopsi model kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam proyek infrastruktur. Contohnya, beberapa kota menggunakan tim pendamping dari kalangan ahli untuk mempercepat pelaksanaan proyek, seperti pembangunan jaringan lalu lintas atau fasilitas umum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal.

Di samping itu, ada juga analisis yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebagai contoh, beberapa kota yang menerapkan sistem laporan rutin tentang penggunaan dana APBD melihat peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan.

Pembangunan kota yang terstruktur dan terencana akan membawa Kota Banjar ke level yang lebih maju. Dengan dukungan semua elemen masyarakat, termasuk tim akselerasi, Kota Banjar akan semakin kuat dalam menjawab tantangan masa depan. Kolaborasi dan transparansi adalah kunci untuk mengubah aspirasi menjadi realitas yang nyata.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan