Imbauan Kepada Anggota DPR untuk Hati-Hati dalam Berkata demi Kesatuan Rakyat

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dalam beberapa hari terakhir, Jakarta dan beberapa daerah mengalami gelombang aksi demonstrasi. Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), mengajak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk hati-hati dalam memakai kata-kata yang bisa menyakiti masyarakat. Sebagai latar belakang, beberapa hari sebelumnya, masyarakat melaksanakan unjuk rasa terkait dengan gaji dan tunjangan DPR. Pada Jumat (29/8), aksi massa dilaksanakan di berbagai lokasi seperti Polda Metro Jaya, gedung DPR, dan Markas Brimob Kwitang.

Adi menilai bahwa demonstrasi ini merupakan wujud kemarahan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan DPR. Menurutnya, naiknya tunjangan anggota DPR saat penduduk mengalami kesulitan mencari pekerjaan menjadi salah satu perokok aksi. “Ini adalah hasil dari frustrasi rakyat yang harus bertahan hidup sambil melihat anggota DPR memperoleh tambahan keuntungan, banyak yang rangkap jabatan, dan pajak pun terus menambah beban,” ujar Adi kepada media.

Selain itu, Adi juga mengingatkan anggota DPR untuk lebih selektif dalam berkata di depan umum. Menurutnya, anggota DPR harus dapat menenangkan rakyat saat masyarakat sedang marah, bukan sebaliknya. “Anggota DPR harus menjaga perilakunya dan bahasa yang digunakan. Saat rakyat kesusahan, ada yang malah bermain joget. Ketika rakyat protes, malah dibalas dengan bahasa kasar. Itu tidak pantas,” katanya dengan tegas.

Adi juga menyalahkan beberapa pernyataan anggota DPR yang mengeluhkan tunjangan yang diklaim tidak memadai. Menurutnya, anggota DPR sebagai wakil rakyat harus lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. “Beberapa pernyataan, seperti keluhan tentang tunjangan sewa rumah Rp 50 juta atau macetnya ruas Bintaro-Senayan sebagai alasan tambahan keuntungan, justru membakar kemarahan rakyat. Sebagai pejabat publik, mereka harus lebih hati-hati dalam berbicara,” imbuhnya.

Kata-kata anggota DPR harus dipertimbangkan dengan saksama, karena dapat menyebabkan kerusakan hubungan dengan rakyat. Menjaga komunikasi yang positif dan konstruktif adalah tanggung jawab mereka sebagai pemimpin.

Masyarakat memang memerlukan pemimpin yang peka dan tanggap terhadap aspirasi mereka. Anggota DPR, sebagai wakil rakyat, seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Jika mereka dapat berbicara dengan bijak dan bertindak dengan bijaksana, mereka dapat membantu memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif. Hanya dengan demikian, kestabilan dan harmoni sosial dapat terus terjamin.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan