Pembakaran Gedung DPRD Makassar Akibat Wafatnya 3 ASN, Menteri PANRB Tanggapi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah mengungkapkan duka cita atas kehilangan tiga pegawai negeri sipil akibat insiden kebakaran Gedung DPRD Makassar yang disebabkan aksi massa yang melibatkan kerusuhan pada Jumat, 29 Agustus 2025. Korban yang gugur dalam peristiwa tersebut meliputi Muh. Akbar Basri dan Syahrina Wati, staf DPRD Kota Makassar, serta Syaiful Akbar, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanah Ujung.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikannya pada Sabtu (30/8/2025), Rini merayakan jasanya mereka sebagai aparatur sipil negara yang telah memberikan kontribusi massima bagi bangsa dan negara. Ia juga menegaskan bahwa hak-hak mereka sebagai korban tugas akan mendapat perlindungan yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ia mendorong para pejabat yang luka-luka untuk mendapat perawatan yang memadai dan semoga cepat sembuh.

Rini mengungkapkan harapan bahwa situasi kekacauan tersebut akan segera kembali normal dan kondusif. Ia mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan bagi semua pihak, termasuk aparatur sipil, masyarakat, dan aparat keamanan. “Tidak lagi ada korban dalam aksi demonstrasi kali ini, baik dari masyarakat, aparatur sipil, maupun aparat,” ujarnya sebagai penutup.

Sejak insiden tersebut, berbagai pihak mulai memfokuskan upaya untuk memulihkan kondisi keamanan di daerah terkait. Data riset terbaru menunjukkan bahwa aksi massa yang berubah menjadi kerusuhan sering terjadi karena keegoisan beberapa pihak yang mengabaikan dialog dan kerjasama. Studi kasus serupa di beberapa kota menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dengan pendekatan kooperatif dan transparansi dapat menghindari kerugian berdarah.

Untuk mencegah insiden serupa di masa depan, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas sosial. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat dapat mengurangi risiko kerusuhan. Ketertiban hanya bisa terwujud bila semua elemen masyarakat berkomitmen untuk menghormati hukum dan berusaha mencapai solusi damai.

Dari kejadian ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kerjasama antara pemerintah, aparatur sipil, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Kerja sama dan komunikasi yang efektif bisa menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan pendapat tanpa melibatkan kekerasan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan