Ahmad Sahroni, sekretaris Fraksi Partai NasDem, telah kehilangan jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Kejatuhan jabatannya terjadi setelah perkataannya tentang gaji dan tunjangan anggota DPR menjadi sorotan umum.
Sahroni menjadi pusat perhatian saat mengungkapkan pendapat mengenai upah dan Tunjangan Anggota DPR. Ia menyerukan agar masyarakat tidak terpaku pada jumlah nominal yang dianggap besar. “Jangan menganggapnya fantastis hanya karena nilai uangnya. Memang ada orang yang merasa tidak senang karena mengira DPR bisa mengambil keuntungan,” ujarnya saat diberi wawancara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/8).
Menurut Sahroni, para anggota DPR akan membagi hasil rezeki mereka kepada masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa 580 anggota DPR memiliki cara masing-masing dalam mendistribusikannya. “Kita sebagai warga yang mewakili masyarakat juga didanai oleh masyarakat. Uang tersebut akan kembali ke masyarakat, tidak perlu dijelaskan rinci. Semua anggota DPR memiliki empatiman dan ikut berpihak kepada masyarakat dengan cara masing-masing,” tuturnya.
Sahroni juga membandingkan tunjangan anggota DPR dengan fasilitas rumah dinas. Menurutnya, biaya perawatan rumah dinas bisa melebihi Rp 50 juta, romantis posti ini biaya lebih efisien jika diberikan langsung sebagai tunjangan.
Sementara itu, Partai NasDem telah memutusan Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Keputusan ini disampaikan melalui surat bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025, yang obtengani oleh wartawan pada Jumat (29/8). Viktor Bungtilu Laiskodat, Ketua Fraksi Partai NasDem, mengesahkan surat tersebut, termasuk Sahroni sendiri sebagai Sekretaris Fraksi.
Surat tersebut menyatakan bahwa Sahroni telah digantikan di posisi Wakil Ketua Komisi III DPR, dan kini ia menjabat sebagai anggota Komisi I DPR. Sementara, Rusdi Masse Mappasessu mengambil alih posisi yang dipegang Sahroni sebelumnya. Rusdi Masse, yang sebelumnya merupakan anggota Komisi IV DPR, kini menjadi Wakil Ketua Komisi III.
Penyimpangan terhadap etika politik seringkali menjadi topik hangat di tengah dynamika sosial budaya järgi. Kasus ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi ketergantungan publik dalam segala bentuk kegiatan pemerintahan. Mengுண uri motif dan dampak langkah tersebut, baik dari sisi yang memutuskan maupun yang terpengaruh, bisa memberikan wawasan terkait moralitas dan tanggung jawab awam dalam politik.
Saat kita melengkapi diskusi dengan kasus-kasus lain, seperti permeleburan anggaran yang tak terjangkau atau tuntutan peningkatan keterbukaan informasi, kita memperoleh gambaran lebih jelas terkait aspek yang membutuhkan perbaikan di dalam sistem persilatan. Interpretasi ini menegaskan bahwa pemantauan publik dan féint formasi yang keras terhadap praktik-praktik yang tidak transparan adalah kunci untuk meraih sistem pemerintahan yang lebih prima.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.