Ketua Banggar DPR Dukung Penghentian Tunjangan Rumah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil Fraksi PDIP, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menyatakan dukungan terhadap penghentian berbagai tunjangan dan fasilitas yang tidak layak bagi anggota DPR. Menurutnya, para legislator harus mempertimbangkan nilai etik, empati, dan simpati dalam setiap keputusan, terutama saat ekonomi rakyat sedang kian sulit.

Dalam wawancara dengan media, Said menekankan bahwa politik bukan hanya tentang kesepakatan rasional, tetapi juga tentang prinsip dan tanggung jawab sosial. Ia mengajak seluruh anggota DPR untuk melakukan evaluasi diri, terutama saat masyarakat mulai meragukan kinerja dan fungsinya. “Kinerja DPR harus sejalan dengan aspirasi rakyat,” katanya.

Said juga mengungkapkan bahwa Fraksi PDIP sudah memberi peringatan kepada anggotanya untuk memiliki kesadaran krisis dan selalu memantau diri sendiri. “DPR sebagai etalase negara harus menjaga wibawa dan transparansi,” ujarnya. Selain itu, dia menyatakan dukungan untuk menghentikan tunjangan perumahan dan fasilitas lainnya yang dianggap berlebihan.

Sementara itu, beberapa fraksi lainnya, termasuk Gerindra, PAN, PKS, NasDem, dan Golkar, juga sudah mengungkapkan pandangan mereka terkait evaluasi tunjangan DPR. Sekretaris Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, misalnya, menyatakan terbuka terhadap evaluasi tersebut sebagai upaya menjaga kepercayaan publik.

Kinerja DPR harus menjadi refleksi dari harapan rakyat, bukan hanya tentang keuntungan finansial. Saat ini, masyarakat memerlukan legislator yang lebih sensitif terhadap penderitaan ekonomi, bukan yang terlibat dalam kontroversi tunjangan. Masa depan DPR bergantung pada kesadaran bersama untuk berubah dan berkomitmen pada reformasi yang sejalan dengan aspirasi rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan