Jadwal Perjalanan Anggota ke Australia Dibocorkan di Media Sosial, Ketua Komisi XI DPR Berkomentar

Informasi tentang rencana kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Sydney, Australia yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 1 September telah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kekhawatiran tersebut muncul ketika netizen merespon aksi massa yang memprotes tunjangan anggota DPR. Dalam jadwal yang beredar, tertera kegiatan Sydney Marathon, namun Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, segera membantah hal tersebut.

Misbakhun menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki informasi tentang ada tidaknya agenda Sidney Marathon. Jika ada, ia menyatakan bahwa hal tersebut tidak diketahui oleh Sekretariat DPR. “Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau kegiatan lain selain rapat dengan pihak yang sudah dikonfirmasi. Dugaan saya itinerary tersebut dibuat oleh pihak travel agent yang dihire oleh pihak di luar Komisi XI, dan isinya tidak sepengetahuan kami. Komisi XI tidak bertanggung jawab atas isi itinerary tersebut karena sejak awal tidak ada agenda itu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/8/2025).

Misbakhun juga membuat pengumuman bahwa dirinya tak akan hadir dalam Sydney Marathon yang akan berlangsung Minggu, 31 Agustus 2025. “Saya pastikan tidak ikut. Saya pastikan kalau saya akan berlari besok, hari Minggu 31 Agustus, di GBK. Semoga kawasan GBK masih bisa dipakai untuk olah raga,” katanya.

Meskipun demikian, Misbakhun mengonfirmasi bahwa Komisi XI memang melakukan perjalanan ke Australia untuk kunjungan kerja terkait RUU P2SK yang telah dijadwalkan sejak lama. “Agenda kunjungan ini telah dipersiapkan jauh sebelum terjadi demo massal di Jakarta. Karena menurut jadwal, RUU P2SK harus diputuskan di Panja pada 8 September 2025,” jelasnya.

Selain Sydney, Komisi XI juga berencana mengunjungi Canberra untuk bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) untuk memastikan kerja sama BPK RI dengan ANAO dalam pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan berjalan dengan baik. Selain itu, mereka juga akan berkumpul dengan Dubes RI dan mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP.

“LPDP sebagai lembaga pengelola dana pendidikan abadi merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir. Kami ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan program yang ditetapkan dan apakah ada isu yang timbul dalam penyaluran LPDP di Australia,” katanya.

Dalam kunjungan ke Sydney, Komisi XI juga akan mengunjungi Australia Payment Network (AusPayNett) untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem pembayaran yang ideal bagi Indonesia. Ini juga terkait dengan teknologi dan digitalisasi seperti penggunaan QRIS atau tap NFT yang dipraktikkan dengan skala teknologi yang berbeda di industri dan pihak regulator.

“Sistem pembayaran ini menjadi penting karena bank HIMBARA seperti BNI dan BTN baru saja menerapkan digital bank mereka dengan Wondr untuk BNI dan Bale untuk BTN. Sebelumnya, Livin diaplikasikan oleh Bank Mandiri dan BRIMo oleh Bank BRI,” tambahnya.

Komisi XI juga akan mengunjungi kantor representative office Bank BNI di Sydney, yang baru dibuka kurang dari setahun, untuk memahami pelayanan perbankan antara Indonesia dan Australia. Selain itu, Komisi XI bersama Bank Indonesia akan bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA) untuk membahas penerapan national payment gateway dalam transaksi antarnegara dan mempertimbangkan kerja sama penggunaan QRIS Indonesia di Australia.

Tidak ada yang salah dengan pengembangan kolaborasi internasional dalam sektor keuangan, namun transparansi dalam penggunaan anggaran publik tetap harus menjadi prioritas. Kecepatan implementasi teknologi digital dalam sistem pembayaran dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi harus didukung dengan kejelasan dalam komunikasi dan pengawasan yang kuat. Meskipun kunjungan kerja ini memiliki tujuan yang positif, penting juga untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan tanggung jawab dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi tetap terjaga.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page