Warga Tasikmalaya Menginginkan Peningkatan Keteesan Sampah, UPTD Pengelola Bakal Membawa PKL ke Shelter

Di Tasikmalaya, upaya untuk mencegah kemacetan karena keterpuratan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Dadaha terus berlanjut. Para pedagang yang berderet di trotoar dan pinggiran jalan sering menjadi penyebab kemacetan, terutama di beberapa jalur utama dekat dengan kompleks gedung sarana olahraga (SOR), baik pada akhir pekan maupun hari-hari biasa ketika sore hari.

Namun, usaha untuk menertibkan PKL tidaklah mudah. Selalu ada halangan yang menghambat upaya penertiban sehingga hasilnya belum optimal.

“Pada masa kepemimpinan Pak Ceka Previously, dicoba pindahkan PKL ke belakang GGM pada akhir pekan. Rencana itu berhasil, tapi ternyata beberapa pedagang kembali ke tempat asal setelah beberapa waktu,” ungkap Plt Kepala UPTD Dadaha, Yudi Mulyadi, dalam wawancara dengan Radar, Kamis (28/8/2025).

Dalam peranannya, UPTD Pengelola Dadaha telah bekerja sama dengan Satpol PP dan instansi terkait sejak menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) tahun ini, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Selain membahas ketertiban pedagang sebelum perayaan, mereka juga sepakat bahwa penertiban ini harus dilakukan secara teratur, bukan hanya saat ada insiden.

Selain itu, pihak terkait juga mendorong agar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berada di samping shelter segera dipindahkan. Hal ini bertujuan agar tempat tersebut lebih nyaman untuk para pengunjung yang melakukan belanja. Tidak semua pengunjung suka berbelanja di dekat TPS.

“Jika shelter digunakan sesuai fungsinya, pedagang akan lebih nyaman. Kebanyakan pedagang menjajakan jajanan. Sementara jalan utama harus dijadikan sebagai daerah yang tidak boleh dimasuki oleh pedagang karena sering terjadi kemacetan dan merusak estetika kawasan,” tambahnya dengan tegas.

Untuk mengatasi masalah ini, pihak UPTD berencana mengadakan sosialisasi besar-besaran yang melibatkan kepolisian, TNI, kewilayahan, RT/RW, dan pedagang. Tujuan sosialisasi ini adalah agar semua pihak memahami aturan, tugas pokok UPTD, serta ketentuan retribusi.

“Sudah ada peraturan daerah yang menyebutkan sewa lahan sebesar Rp3.000 per hari. Kami ingin sosialisasi ini agar pedagang tau aturan dan tertib. Semoga bisa dimulai dalam waktu dekat,” katanya.

Menurut Yudi, petugas lapangan sering kewalahan karena PKL sering berusaha mengelak dari aparat keamanan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antarsektor.

“Hingga saat ini, jumlah pedagang di seluruh area Dadaha sekitar 300. Kami sudah mencatat waktunya, ada yang jual mulai pagi hingga malam, ada juga yang mulai siang hingga malam,” tulisnya.

Penertiban PKL memang sulit, namun dengan kerja sama yang padat antara berbagai pihak, diharapkan bisa pula mencari solusi untuk mengatasi kemacetan dan menjaga ketertiban di kawasan Dadaha. Para pedagang juga perlu memahami pentingnya keteraturan agar lingkungan tetap nyaman dan rapi.

Berdasarkan data terkini, upaya penertiban PKL di kota-kota besar sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya sering kali terbatas karena adanya kontradiksi antara kebutuhan ekonomi pedagang dengan kepentingan umum. Seperti yang terjadi di beberapa kota, penertiban yang tegas harus diimbangi dengan penyaluran alternatif bagi pedagang agar mereka tetap dapat bertahan.

Dalam kasus Tasikmalaya, socialisasi yang akan dilakukan menjadi langkah penting untuk menanamkan kesadaran terhadap aturan. Dengan demikian, para pedagang akan lebih sadar tentang peran mereka dalam menjaga kemasan dan ketertiban kota. Selanjutnya, diperlukan pengawasan yang konsisten agar usaha ini bisa berlanjut dengan baik.

Ketertiban dalam berjualan bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal kebersihan dan kenyamanan masyarakat. Semua pihak, baik pemerintah maupun warga, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Dengan adanya kerjasama yang erat, kemacetan dan masalah lain yang terkait dapat dikurangi secara signifikan.

Baca juga Berita lainnya di News Page