"Riset KPK Tentang Pengakuan Dana Kasus BJB dari Lisa Mariana"

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dihadirkan oleh penyidik untuk menanggapi laporan pencemaran nama baik di Bareskrim Polri, Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2025. Ketika ditanya tentang pengakuan Lisa Mariana terkait uang yang diterima dari kasus korupsi iklan Bank BJB, Ridwan Kamil memilih untuk tidak memberikan komentar. Ia hanya berlalu tanpa menjawab pertanyaan para wartawan.

Pengacara RK, Muslim Jaya Butar-butar, juga menolak untuk merespons pernyataan Lisa. Menurutnya, kasus ini masih berlangsung dalam proses penyidikan oleh KPK, sehingga semuanya harus diajukan kepada mereka. “Kami tidak akan berkomentar lebih lanjut karena itu urusan KPK,” ucapnya.

Lisa Mariana telah retrosesi oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB pada 22 Agustus 2025. Ia mengaku telah menerima dana untuk anaknya, meskipun tidak memastikan berapa jumlahnya. “Uang itu untuk anak saya, ya,” katanya, sambil menyerahkan semua informasi ke KPK.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini: Yuddy Renaldi (mantan direktur utama Bank BJB), Widi Hartono (pimpinan divisi corporate secretary), Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma. Kesemuanya diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar akibat pengadaaan biaya bukan kebutuhan pokok (bujeter). Kejadian ini terjadi selama masa jabatan Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat.

Kasus ini tetap menjadi perhatian publik, terutama setelah perkembangan terkini seperti hasil tes DNA yang menyangkal hembusan fitnah terhadap Ridwan Kamil. Munculnya keterangan Lisa Mariana juga membawa sentuhan baru dalam penyidikan yang sedang berlangsung. Seluruh peristiwa ini mengingatkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pertanyaan yang muncul saat ini adalah mengapa kasus korupsi ini dapat terjadi dalam waktu yang lama? Bagaimana mekanisme pengawasan dan kontrol internasional yang resmi terhadap pengadaan proyek sebesar itu? Penyelidikan KPK harus bisa mengungkap semua aib yang terjadi, bukan hanya verdeda terhadap pihak yang terlibat. Hal ini juga menegaskan letak tanggung jawab individu dalam melaporkan dugaan korupsi bila diperhadapkan pembodohan kenegaraan.

Investigasi seperti ini tidak hanya menguji kemampuan KPK, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap yurid yang terlibat nantinya telah memperoleh hukuman yang sejalan dengan énormanya. Kejadian ini juga mengulangi pentingnya moralitas tiap pekerjaan dan tanggung jawab atas dampaknya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan