Penyelesaian Pengambilan Alokasi PBB di Tasikmalaya Belum Tercapai, Ada Beberapa Faktor yang Dipertimbangkan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah melakukan pengkajian terkait imbauan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah ini diambil dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif bagi baik pemerintah maupun masyarakat. “Karena ini hanya imbauan, kita perlu mempelajari dulu,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tasikmalaya, Hadi Riaddy.

Salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah kondisi keuangan kota yang masih perlu diperbaiki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tantangan, sehingga piutang PBB menjadi salah satu sumber pendapatan yang berharga. “Jika keuangan kota sudah stabil, mungkin tidak akan menjadi masalah, tetapi sebenarnya kita masih membutuhkan peningkatan PAD,” tambahnya kepada Radar, Kamis (28/8/2025).

Hadi sangat mendukung ide penghapusan tunggakan PBB untuk membantu warga yang memang kesulitan. Namun, hal ini perlu diatur dengan bijak. “Ada yang tidak mampu membayar, tapi ada pula yang mampu tapi tidak mau,” katanya. Jika dihapuskan, prioritasnya harus diberikan kepada warga yang memang tidak mampu secara finansial. “Jika yang mampu pun dihapuskan, itu tidak akan mendidik,” jelasnya.

Selain itu, PBB berkaitan dengan aset tanah dan bangunan, yang mayoritas dimiliki oleh kelompok menengah ke atas. Bagian besar warga tidak mampu justru tidak memiliki aset tersebut, sehingga tidak terpengaruh oleh pajak ini. “Kita akan koordinasi dengan dinas sosial untuk menentukan siapa yang layak,” ungkapnya.

Untuk penerapan penghapusan tunggakan PBB ini, ada aturan khusus yang harus dipatuhi. “Ada mekanisme tertentu yang harus kami ikuti agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” selesaikan Hadi.

Setelah ini, Pemerintah Tasikmalaya harus lebih giat mengumpulkan data terkini tentang kondisi keuangan dan pemberian insentif pajak. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga perlu diupayakan. Dalam rangka mendukung tujuan pemulihan keuangan kota, kolaborasi antara berbagai instansi harus dioptimalkan. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil akan lebih efektif dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan