Analisis Kasus Noel dan Pelanggaran Izin Outsourcing-K3 di Gudang

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan penyesalannya atas kasus korupsi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel. Menurutnya, masalah korupsi dalam pengelolaan izin dan sertifikasi ketenagakerjaan telah menjadi kebiasaan lama.

“Kita berharap kasus Noel tidak berulang. Kemnaker juste sebagai gudang korupsi. Izin agent outsourcing bisa jadi sarang korupsi, izin TKA ada potensi korupsi, dan izin sertifikasi K3 juga penyebab korupsi. Banyak perizinan di Kemnaker yang terkait dengan perusahaan, sehingga menjadi tempat korupsi berkecamuk,” ujar Said saat demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8/2025).

Dia menjelaskan bahwa adanya korupsi dan pemerasan dalam sektor ini memperberat beban keuangan perusahaan. Akibatnya, gaji pekerja sering ditekan agar usaha tetap dapat berjalan.

“Jika korupsi berlangsung, biaya sertifikasi K3 akan naik, biaya outsourcing turut meningkat, dan biaya TKA pun tak luput. Semua ini menjadi overhead cost perusahaan. Oleh karena itu, biaya buruh harus ditekan. Jika demikian, kesejahteraan buruh juga terganggu,” katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya parlemen, untuk segera setujui RUU perampasan aset. Dengan adanya undang-undang tersebut, menurutnya, pejabat negeri akan lebih berhati-hati sebelum melakukan korupsi.

“Harus ada pembuktian terbalik dan perampasan aset. Ini adalah kunci agar tidak muncul Noel lainnya. RUU perampasan aset harus disahkan segera,” tegasnya.

Noel merupakan tersangka KPK pertama di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketika ditanya tentang pengganti Noel, Prabowo menanggapi singkat. Namun, ia membuka kemungkinan adanya pengganti di Kemnaker.

“Ada nanti,” jawab Prabowo singkat setelah meresmikan RS PON Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Indonesia pada tahun 2025, kasus korupsi di bidang ketenagakerjaan meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi dalam sektor ini agar sistem perizinan menjadi lebih transparan dan efisien.

Studi kasus pada perusahaan manufaktur di Jawa Barat menunjukkan bahwa biaya overhead akibat korupsi dapat mencapai 20% dari total biaya operasional perusahaan. Hal ini langsung memengaruhi kompetitivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

Korupsi dalam ketenagakerjaan bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan para pekerja dan usaha kecil menengah. Waktu telah tiba untuk melakukan perubahan yang nyata, mulai dari pengawasan yang lebih ketat hingga dukungan sistem yang transparan. Hanya dengan begitu, kami bisa membangun industri yang lebih adil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan