Anggota Komisi I DPR dari fraksi PKB, Oleh Soleh, sangat mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk menghapus konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang masih beredar di media sosial. Oleh menyebutkan bahwa isi konten negatif masih melimpah di perangkat tersebut, sehingga perlu adanya tindakan peraturan.
“Saya sudah berkali-kali menyebutkan, lingkungan digital kita sedang tidak sehat. Terlihat banyak provokasi, adu-adu, bully, intimidasi, penyebaran informasi palsu, dan bentuk kebencian lainnya. Penyelesaiannya adalah mulai dengan membatasi,” ungkap Oleh kepada wartawan pada hari Kamis (28/8/2025).
Oleh mengutip kebijakan China yang memaksa warga memakai identitas asli saat mendaftar akun media sosial. “Batas menggunakan media sosial tergantung cara implementasinya, seperti happening di China. Di negara itu, jika warga ingin membuat akun media sosial, harus memberikan data identitas seperti KTP. Apabila ingin menggunakan nama lain, harus ada orang yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Oleh juga menyampaikan usulan agar tidak ada lagi penggunaan akun tidur atau nama palsu. Jika pengguna ingin memiliki lebih dari satu akun, harus jelas identitasnya. “Jangan ada lagi akun kedua, mungkin boleh jika ingin membuat dua akun. Namun harus jelas identitas, alamat, nama pemilik, dan tanggung jawab,” tutur Oleh.
Dia menambah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sulit ditetapkan karena banyak akun palsu dengan tujuan provokasi. “Jumlahnya bukan sekadar ribuan, tetapi ratusan ribu akun,” tambahnya.
Menurut informasi, Kemkominfo berencana memanggil TikTok dan Meta untuk membahas penyebaran konten DFK. Isu ini dianggap sebagai penyulut kebencian dan dapat merusak suasana demokrasi melalui narasi palsu.
“Perkembangan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) telah merusak struktur demokrasi. Misalnya, saat masyarakat ingin menyatakan aspirasi, akhirnya terpengaruhi oleh campur tangan informasi DFK yang dismantemukan,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo, Selasa (26/8/2025).
Angga juga mengungkapkan sudah menghubungi pihak platform media sosial terkait. “Saya pribadi dan Pak Dirjen juga sudah menghubungi Kepala TikTok Asia Pasifik, Helena. Kita akan membahas tentang isu ini. Kita juga sudah berkomunikasi dengan TikTok dan Meta Indonesia,” katanya.
Langkah serius seperti ini diperlukan untuk menjaga kualitas informasi di era digital saat ini. Pembatasan dan transparasi identitas dalam penggunaan media sosial dapat menjadi jalan terbaik untuk mengurangi penyebaran konten negatif yang merusak harmoni masyarakat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.