Pemerintah Irvian Sultan Kemnaker Gunakan Rekening Petani Untuk Penampungan Uang Pemerasan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

KPK telah mengungkap tentang Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang dikenal sebagai “sultan” di Kementerian Ketenagakerjaan, menggunakan tiga rekening nominee, termasuk satu yang berasal dari seorang petani, untuk menyimpan uang hasil pemerasan. Badan penegakan hukum terus mengejar alur pembiayaan dari kasus dugaan pemerasan tersebut.

“Kemarin telah dijelaskan juga tentang pembelian rekening nominee ini yang digunakan untuk penyimpanan uang dari dugaan pemerasan. KPK akan melacak dan mengejar hasil dari pemerasan ini, termasuk siapa yang mendapatkan manfaat dan tujuannya,” kata Budi Prasetyo, juru bicara KPK, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

Selama investigasi, KPK telah melakukan konfiskasi terhadap beberapa aset terkait kasus ini. Menurut Budi, uang pemerasan tersebut dialirkan melalui perantara sebelum akhirnya masuk ke rekening tersangka. Uang tersebut digunakan untuk membeli berbagai aset.

“Uang itu tidak berhenti di sini, tetapi justru dialirkan lebih lanjut ke pihak lain di Kementerian Ketenagakerjaan untuk pembelian aset,” jelasnya.

Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menambahkan bahwa Irvian memiliki beberapa rekening nominee, salah satunya dibeli dari petani.

“Serta mengenai sertifikasi K3, benar saja saudara Irvian memiliki beberapa rekening premiere. Salah satunya adalah yang dibelinya dari petani,” kata Asep di KPK, Senin (25/8).

Pemilik rekening yang dibeli Irvian mengaku tidak mengenalnya. Irvian sendiri mengakui telah membeli rekening tersebut. “Ini membuktikan bahwa dalam praktiknya, jual-beli rekening dapat terjadi,” katanya.

Diketahui, Irvian menggunakan tiga rekening yang bukan atas namanya. Total uang yang disimpan mencapai Rp 69 miliar. “Ada tiga rekeningnya, termasuk Nominierung dari saudara dan stafnya,” ujar Asep. Jumlah tersebut khusus berhubungan dengan Irvian.

Kasus ini membuka pandangan baru tentang ketaatan hukum dalam penggunaan rekening dan potensi penyalahgunaan jaminan sosial pemerintah. Kondisi ini memerlukan perbaikan mekanisme pengawasan agar jaminan sosial tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Monetisasi uang pemerasan dengan cara membeli rekening orang lain menegaskan betapa pentingnya pemantauan ketat terhadap transaksi keuangan publik. Masyarakat dapat menyerukan kebijakan yang lebih transparan dalam pengelolaan dana sektor ketenagakerjaan agar kasus seperti ini tidak berulang.

Tindakan tersebut menunjukkan kekhawatiran serius tentang integritas dan profesionalisme di instansi pemerintah. Hal ini memberikancyluan yang kuat bagi reforma tukar menukar kebijakan yang lebih ketat dalam penguhan_client dgeser_suara_rakyat terhadap penyalahgunaan insititusi publik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan