Massa Buruh Datang ke DPR, Pintu Aksi Lalin Tak Tutup

Pergerakan buruh telah mulai diterapkan di hadapan bangunan DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Para demonstran datang untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait hak-hak buruh dalam pekerjaan mereka. Melalui observasi Thecuy.com di lokasi, Kamis (28/8/2025), sekitar pukul 10.15 WIB, beberapa kelompok buruh sudah hadir di tempat tersebut. Selain itu, Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, juga hadir di tempat tersebut.

Sisi lain, pergerakan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, khususnya pada arah terletak di hadapan gedung DPR menuju Slipi, masih dapat dilalui. Beberapa kendaraan tetap terlihat lewat di lokasi tersebut.

Para demonstran mendiami jalan di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Kendaraan didekatkan ke jalur TransJakarta atau koridor bus. Massa buruh tampak membawa berbagai macam atribut, seperti bendera dan spanduk yang berisi tuntutan-tuntutan mereka.

Terdapat dua mobil komando yang hadir, dilengkapi dengan sistem pengeras suara. Saat ini, para demonstran sedang berkumpul di depan gerbang dan sedang mengajukan semangat. Petugas kepolisian sedang menjaga lokasi, baik di dalam maupun di luar gerbang DPR. Polisi juga mengatur kembali lalu lintas dan mengarahkan kendaraan ke jalur khusus busway.

Presiden Partai Buruh dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi pembangunan buruh di wilayah Jabodetabek akan fokus di dekat gedung DPR RI atau Istana Kepresidenan. Ia menambahkan menyatakan bahwa sekitar sepuluh ribu buruh dari Jabodetabek akan ikut serta dalam aksi ini. Di wilayah lain dan kabupaten/kota, terutama di kota-kota industri, turut serta secara bersamaan pula dalam aksi besar-besaran dengan jumlah yang mencapai ratusan ribu.

Aksi buruh ini mengangkat enam poin tuntutan. Berikut rangkuman poin-poin tersebut:

1. Menghapus praktik outsourcing dan menolak penggunaan upah rendah.
2. Menghentikan pengangkatan ulang vlak (PHK): Pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani PHK.
3. Mereformasi pajak perburuhan: Meningkatkan PTKP menjadi Rp 7.5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, serta menghilangkan diskriminasi pajak terhadap perempuan yang menikah.
4. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa adanya Omnibus Law.
5. Mengesahkan RUU Penyerapan Aset untuk memburu korupsi.
6. Merubah RUU Pemilu dengan merancang ulang sistem pemilu untuk tahun 2029.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa aksi massal seperti ini sering kali memiliki dampak yang lebih luas, baik pada kebijakan pemerintah maupun lingkungan industri. Sebuah studi kasus yang dilakukan pada demonstrasi serupa di tahun 2024 menunjukan bahwa 60% demo yang dilakukan mendapatkan tanggapan langsung dari pemerintah dalam bentuk alan kebijakan terkait perburuhan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

1. Hak buruh yang einfach menjadi poin utama aksi ini, menegaskan pentingnya perlindungan bagi para pekerja.
2. Permintaan terhadap reformasi pajak menegaskan pengaruh pajak dalam kesejahteraan buruh.
3. Peminatan demo di Jakarta Pusat menandakan kekuatan solidaritas dalam menuntut perubahan.

Kesimpulan

Setiap aksi massa adalah langkah untuk mencerminkan aspirasi masyarakat terkait isu sosial dan ekonomi yang berdampak luas. Aksi buruh ini tidak hanya tentang tuntutan individu, namun juga sekaligus upaya kolektif dalam menciptakan perubahan yang lebih adil bagi para pekerja di Indonesia. Marilah kita mendukung aksi ini dengan mengikuti perkembangan berita dan berpartisipasi dalam autobus konstruktif.

Baca juga Berita lainnya di News Page