Buruh Jabodetabek Menyerbu Gedung DPR

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh melakukan aksi demonstrasi pada Kamis, 28 Agustus 2025. Lokasi aksi terkemuka adalah di hadapan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, dimulai sejak pukul 10.15 WIB. Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI dan Partai Buruh, menyampaikan bahwa seribu ribu buruh dari wilayah Jabodetabek akan turut serta dalam aksi ini, serta aksi serupa melibatkan puluhan ribu buruh di berbagai daerah Indonesia.

Dalam demonstrasi ini, massa buruh mengajukan enam permintaan utama, antara lain:

  1. Melarang outsourcing dan menentang upah rendah (HOSTUM), serta menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

  2. Memberhentikan perceraian massal (PHK) dengan pembentukan tim satuan tugas khusus.

  3. Mereformasi pajak perburuhan dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, serta menghilangkan diskriminasi pajak terhadap wanita yang menikah.

  4. Mendukung penyerahan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa bentuk omnibus law.

  5. Mendukung dan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset yang bertujuan untuk menghapus korupsi.

  6. Melakukan revisi pada RUU Pemilu untuk merancang kembali sistem pemilu pada tahun 2029.

Demonstrasi ini menunjukkan ketegasan massa buruh dalam mengajukan tuntutan yang dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Permintaan kenaikan upah dan reformasi pajak menjadi poin utama yang diperebutkan, mengharapkan tanggapan yang konstruktif dari pihak berwenang. Aksi ini juga menandakan keprihatinan yang tinggi terhadap perlindungan pekerja dalam konteks hukum dan sosial yang berlaku saat ini.

Para demonstran juga menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam sistem pemilu, serta pengawasan yang ketat terhadap perampasan aset yang dinilai penting untuk memerangi korupsi. Dengan demikian, aksi ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan segera, tetapi juga memperjuangkan perubahan struktural yang dapat menjamin hak-hak buruh pada jangka panjang.

Pertunjukan kuat massa buruh ini mengingatkan pada tanggung jawab pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengupayakan perubahan yang sejalan dengan kepentingan umum. Keberanian dan kesatuan massa buruh dalam mengajukan tuntutan ini menimbulkan harapan bahwa perubahan positif akan terjadi, memastikan perlakuan yang lebih adil dan layak bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan