"Wamensos Minta Kepala Daerah Aktif Manfaatkan DTSEN untuk Pembangunan Sekolah Rakyat"

Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono telah memberikan tiga perintah utama dalam pertemuan bersama kepala daerah di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Baik Sekolah Rakyat, Kampung Siaga Bencana, serta pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi fokus utamanya.

Agus menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan agar semua program bansos didasarkan pada DTSEN. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembaruan data secara rutin agar tidak ada keluarga miskin yang terlewatkan. Pembaruan DTSEN harus segera dilakukan utama karena pengaruhnya yang besar terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Data ini juga menjadi acuan utama proses perencanaan program nasional sekaian.

Terkait dengan kegiatan di luar data DTSEN, Agus Jabo memperingatkan bahwa program yang tidak sesuai dengan data tersebut bisa menjadi masalah serius. Bahkan, surat perintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mungkinclosesentity dikhawatirkan. Oleh karena itu, musyawarah desa dan validasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus segera dilaksanakan.

Untuk mencegah kesalahan target dalam pemberian bansos, Agus memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto untuk memotong rantai kemiskinan. Ia mengharapkan Pemerintah Padang Panjang dan Kabupaten Pasangkayu segera mengimplementasikan Sekolah Rakyat rintisan dengan memanfaatkan gedung yang sudah ada milik daerah.

Pemerintah pusat akan memberikan prioritas pemebangunan gedung Sekolah Rakyat permanen kepada daerah yang sudah memiliki Sekolah Rakyat rintisan. Agus kemudian menegaskan tiga perintah utama kepada kepala daerah yang berhubungan dengan sinergi pemutakhiran data DTSEN, pengajuan proposal Sekolah Rakyat rintisan, dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Dorongan antara lain didasarkan karena Presiden Prabowo Subianto ingin program pemerintah merasakan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, para kepala daerah diharuskan untuk segera mempersiapkan usulan Sekolah Rakyat dan Ksb, serta melaporkannya kepada Kementerian Sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Inisiatif yang diangkat Agus Jabo juga dibahas dalam pertemuan bersama Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kabupaten Pasangkayu. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan area seluas 30 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Hendri juga menambahkan bahwa lahan tersebut sudah memiliki akses jalan dan sedang diproses di badan pertanian dan pertanahan pada saat ini.

Selain itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra juga menyoroti program Kampung Siaga Bencana (KSB) untuk daerahnya yang terletak di lereng gunung berapi dan rawan bencana. Dukungan Kemensos terutama diharapkan dalam upaya mengembangkan program ini.

Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus pun menyatakan siap mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan bersertifikat seluas 5 hektare. Informasi lebih lanjut, dalam acara audiensi ini dihadiri oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, dan Kepala Dinas Sosial Pasangkayu Elsi.

Baca juga Berita lainnya di News Page