Vaksinasi PMK Tahap Kedua Belum Mencapai Target

Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak melalui vaksinasi massal yang dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini, program vaksinasi massal dijalankan dalam dua tahap: Januari-Maret dan Juli-September.

Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), menjelaskan bahwa pada tahap pertama telah dilakukan vaksinasi sebanyak 2,1 juta dosis. Program ini berhasil mengurangi kasus PMK secara signifikan. Pada tahap kedua, targetnya adalah 1,9 juta dosis, namun setelah hampir dua bulan pelaksanaan, realisasi masih rendah, hanya mencapai 31,4%.

“Namun angka tersebut masih rendah, sekitar 31,4%. Ini berarti dalam waktu kurang lebih satu bulan ke depan, kita masih memiliki 70% vaksin yang perlu dituntaskan,” ujar Agung dalam acara Strategi Nasional Pengendalian PMK di Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025). Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Kementan memperoleh bukti bahwa program vaksinasi ini memberikan kekebalan pada hewan ternak, terutama saat wabah PMK muncul karena mobilisasi hewan yang tinggi.

Akhir 2024, kasus PMK kembali meningkat karena adanya pergerakan hewan ternak dari daerah produksi ke daerah konsumen. Biasanya, mobilisasi ini terjadi sebelum Hari Raya Idul Adha. “Pergerakan sapi mulai terjadi akhir Desember, dan di situ terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Karena biasanya di akhir tahun terjadi perubahan musim dan pancaroba, sehingga daya tahan sapi kita menurun dan menyebabkan kasus meningkat,” katanya.

Agung meminta para stafnya untuk memasifkan vaksinasi sisa dosis sekitar 1,3 juta untuk hewan yang akan dilalulintaskan di November dan Desember. “Saya mohon kepada rekan-rekan di Direktorat PKH untuk mempercepat vaksinasi sisa dosis sekitar 1,3 juta agar hewan kita sudah memiliki kekebalan pada bulan November dan Desember. Saya berharap tahun depan tidak terjadi peningkatan kasus PMK seperti tahun 2024,” tambahnya.

Sementara itu, Agung menegaskan bahwa wabah PMK di Indonesia telah berhasil terkendali. Beberapa daerah, termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat, sudah hampir bebas dari wabah PMK. Data Kementan hingga 24 Agustus 2025 menunjukkan bahwa kasus PMK masih terjadi di 7 provinsi dengan total 593 ekor hewan terinfeksi. Sulawesi Selatan masih menjadi provinsi dengan kasus tertinggi, yaitu 323 ekor, diikuti Jawa Tengah (110 ekor), Jawa Timur (109 ekor), Jawa Barat (21 ekor), Sulawesi Barat (15 ekor), Sumatera Barat (15 ekor), dan Yogyakarta (5 ekor).

“Upaya yang kita lakukan sudah benar. Sekarang perlu penguatan di lapangan dan kampanye kepada masyarakat untuk mendorong peternak agar tertarik berinvestasi. Hal ini sesuai dengan visi Presiden dan Menteri Pertanian untuk mengurangi ketergantungan impor daging sapi dan susu segar,” tutup Agung.

Peternakan merupakan sektor penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyrakat. Dengan peningkatan investasi dan pengendalian penyakit seperti PMK, Indonesia dapat meningkatkan produksi hewan ternak secara berkelanjutan. Peningkatan daya saing peternakan tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga pada ketersediaan makanan hewan yang berkualitas bagi masyarakat. Semangat dalam mengembangkan peternakan harus terus dijalankan agar Indonesia mampu mencapai swasembada pangan, terutama dalam sektor daging dan susu.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page