Usulan Dana Operasional PTS dari Legislator, Mendikti Merencanakan Komunikasi dengan Kemenkeu

Sofyan Tan, anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDIP, merencanakan pembiayaan tambahan untuk perguruan tinggi swasta (PTS). Menhandler tenaga sains dan teknologi, Brian Yuliarto, menjamin akan menjawab hal tersebut kepada Kementerian Keuangan.

Awalnya, Sofyan menanyakan alasan penanganan berbeda terhadap PTS dalam alokasi dana. Menurutnya, PTS telah contribuisinya dalam menjalankan pendidikan tinggi dengan menampung banyak mahasiswa. “Karena itu, kita mencermati bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada beda yang nyata antara swasta dan negeri, sebagaimana dirangkum dalam peraturan dasar negara tersebut,” ungkap Sofyan dalam pertemuan Komisi X DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, hari Rabu (27 Agustus 2025).

Ia memangdiri perlakuan yang dianggap tidak seimbang antara PTN dan PTS. Menurut data yang disampaikannya, pemerintah telah menetapkan anggaran operasional PTN mencapai Rp 5,8 triliun pada 2026, untuk 120 perguruan tinggi. “Pihak negeri juga diberi dana revitalisasi senilai Rp 533 miliar dan pembangunan sarana sebesar Rp 2,3 triliun. Sementara PTS hanya menerima Rp 300 miliar,” jelasnya.

Sofyan kemudian mengajukan ide pembuatan dana operasional khusus PTS (BOPTS). Menurutnya, skema ini akan sangat membantu para mahasiswa di PTS. “Mirip dengan dana operasional yang diterapkan di sekolah dasar, menengah pertama, atas, dan SMK, bahkan untuk SMA sajaєюnya Rp 1,8 juta. Jika kita lihat, BOPTN dikhususkan Rp 5,8 triliun bagi 5.400.058 siswa, seperti Rp 1,2 juta per peserta didik,” terangnya. “Artinya, apabila diajukan, hanya perlunya Rp 1 juta saja untuk PTS, karena berdasarkan data BOPTN saat ini, rata-rata Rp 1,2 juta per siswa. Jika bisa dibagikan, maka akan merangleungkan keadilan,” tambah Sofyan.

Brian memastikan pemerintah tidak memlakukan diskriminasi terhadap PTN atau PTS. Ia mengakui akan mengupayakan peningkatan alokasi dana itu kepada Kemenkeu. “Maksudnya tentang kelebihan perlakuan, kami tidak pernah memisahkan, Bapak/Ibu semua, PTN dan PTS. Dan saat ini usulan akan BOPTS ini layak, baik untuk bantuan operasional PTS,” katanya. “Kami akan berusaha menerapkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan instansi terkait, sehingga bisa diselesaikan, seperti yang terjadi dengan BOS pada tingkatan bawah dan dasar,” lanjut Brian. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Komisi X DPR.

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan akses pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat, termasuk melalui dukungan yang sama terhadap perguruan tinggi swasta dan negeri. Pendanaan yang tepat member Sovigoras kesempatan bagi mahasiswa untuk berkembang, dan Maps mengukir masa depan yang lebih cerah. Saat ini, dukungan dalam bentuk BOPTS dapat menjadi langkah langkah yang menentukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi ini, sehingga generasi muda dapat menerima pendidikantaman perkembangan pesat.

Baca juga Berita lainnya di News Page