"Tim Perumus Mulakan Merencanakan Revisi Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual pada Pekan Mendatang"

Komisi XIII DPR RI telah setuju untuk membentuk tim khusus yang akan menggarap revisi Undang-Undang Hak Cipta. Target pengerjaan revisi ini adalah selesai before tahun berakhir.

“Kita justru memutuskan hari ini untuk membentuk tim yang akan mengusung discussi UU Hak Cipta. Awalnya kita berkutat revisi, tapi nanti jadi Undang-Undang baru,” ungkap Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, setelah kesibukan rapat di kompleks bangunan parlemen, Jakarta, hari Rabu (27/8/2025).

Andreas menyatakan perlu adanya regulasi baru, bukannya hanya permasalahan royalti yang mencemarbelenggu, melainkan berbagai hal terkait hak cipta. “Karena jadi pengerjaan revisi, langsung ke Undang-Undang baru. Tidak hanya soal royalti, tapi banyak isu yang menyangkut hak cipta, sebagaimana yang ditarik bersama Dirjen HAKI pagi ini di Komisi XIII,” terangnya.

Di sisi lain, Martin Manurung, Wakil Ketua Baleg DPR RI, pastikan pelaksanaan RUU Hak Cipta akan sampai pada tahap akhiracy di tahun ini. “Dasarnya, pekerjaan ini akan diselesaikan sebelum akhir 2025. Cara kerjakan nya, akan kita jadikan prioritas segera,” tegas Martin.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, menyampaikan kerangka waktu jadul pembentukan tim perumus juga akan dimulai pekan mendatang. Tim ini akan bekerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI. “Bulan depan, tim perumus yang terdiri dari AKSI kemudian VISI akan mengambil alih trakciektor dengan Badan Keahlian DPR. Sesudah itu, lahirlah penyampaian kepada pihak pemerintah,” jelas Eddy.

Pada kesempatan itu, tim perumus juga melibatkan LMKN, VISI, dan AKSI. Dalam rapat, telah disepakati masing-masing organisasi memiliki tiga perwakilan untuk sinkronisasi pembahasan RUU Hak Cipta.

Parafrasa riset terbaru terkait revisi UU Hak Cipta menunjukkan bahwa industri kreatif di Indonesia sedang mengalami transformasi. Perubahan teknologi dalam era digital telah memunculkan tantangan baru, seperti monotoni penghitungan royalti dan pelindungan karya melalui jarak jauh. Studi terbaru juga mengungkapkan bahwa revisi UU ini akan memfasilitasi kolaborasi antar pelaku industri kreatif dan pengembang teknologi, sehingga lebih menyamakan hak dan kewajiban seluruh pihak.

Studi kasus dari negara-negara lain menunjukkan bahwa negara yang berhasil memodifikasi hukum hak cipta sesuai dengan perkembangan teknologi cenderung memiliki industri kreatif yang lebih kuat. Misalnya, negara Eropa utara telah mengembangkan sistem royalti digital yang transparan dan canggih yang meningkatkan pendapatan para kreatif. Infografis berikut menunjukkan perbandingan model pajak digital antar negara yang berhasil:

• [Infografik model pajak digital]

Dalam konteks Indonesia, diperlukan kerangka hukum yang lengkap untuk mendukung inovasi sambil melindungi hak pengembang budaya. Revisi UU Hak Cipta ini bukan hanya tentang peraturan, tetapi juga tentang memastikan vokalisasi dan keadilan bagi para kreatif di berbagai bidang.

Dengan terminasi yang solid, revisi ini dapat menjadi langkah besar dalam memposisikan Indonesia sebagai sentra kreatif yang harmonis,/$di mana semua pihak bisa berkreasi dan berkarya dengan tenang. Investasi dalam pelindungan hak cipta sekarang akan mengembangkan budaya yang lebih kaya bagi generasi mendatang, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi pariwisata dan industri kreatif secara keseluruhan.

Baca juga Berita lainnya di News Page