RI dan AS Negosiasi Aturan Impor untuk komoditas tertentu

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Indonesia masih menegosiasikan tarif dengan Amerika Serikat, terutama untuk beberapa komoditas strategis. Di bidang pertanian dan industri furnitur, negara ini berusaha untuk merundingkan penurunan tarif yang diberikan oleh pemerintah AS.

Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menyatakan kekecepatan dalam memahami kebijakan AS yang memberlakukan tarif 100% terhadap furnitur. Hal ini menimbulkan keprihatinan, karena pasaran terbesar untuk produk furnitur Indonesia adalah Amerika Serikat, yang mencapai sekitar 60% dari total ekspor. Oleh karena itu, Indonesia akan meminta pengecualian agar tarif tersebut tidak berdampak buruk pada sektor ini.

“Baru-baru ini, pemerintah AS mengumumkan tarif 100% untuk furnitur. Kami sangat terkejut dengan keputusan ini. Kita akan meminta pengecualian, karena ini menjadi bagian dari negosiasi kami. Terutama jika tarif yang dikenakan cukup tinggi, karena industri furnitur kami sangat tergantung pada pasar Amerika Serikat,” ujar Mari saat ditemui di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (27/8/2025).

Beberapa komoditas yang akan menjadi prioritas dalam negosiasi ini meliputi kopi, kakao, kelapa sawit, aluminium, dan baja. Mari Elka Pangestu menyebutkan bahwa produk-produk ini dipilih karena tidak ada produksi serupa di AS dan merupakan komoditas penting bagi Indonesia.

“Kopi, kelapa sawit, kakao, karet, aluminium, dan baja adalah contohnya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan industri furnitur,” tambahnya.

Mari menjelaskan bahwa permintaan pengecualian tarif tersebut harus didasarkan pada alasan yang kuat.Komoditas yang diusulkan tidak bersaing dengan produk Amerika, tidak diproduksi di sana, dan sangat penting bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung lapangan kerja dan petani.

Penyelesaian negosiasi tarif dengan AS menjadi poin penting bagi Indonesia, terutama untuk menjaga daya saing produk lokal di pasar internasional. Dengan demikian, Indonesia harus tetap konsisten dalam menegosiasikan hal ini demi kepentingan masyarakat dan pengembangan ekonomi nasional.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan