Luhut Bercerita Tentang Rencana Distribusi Bantuan Sosial Melalui Aplikasi Digital

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan telah menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana digitalisasi distribusi bantuan sosial. Inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan teknologi pemerintah yang sedang dikembangkan.

Dalam laporan tersebut, Luhut menginformasikan bahwa uji coba penyaluran bantuan sosial secara digital akan dilaksanakan di Banyuwangi pada September 2025. Dia juga menyebutkan kemungkinan kehadiran langsung Presiden Prabowo untuk memantau program tersebut.

Jika uji coba di Banyuwangi berhasil, pemerintah berencana untuk menerapkan program ini secara nasional pada tahun 2026. “Kita akan menentukan tanggal pada akhir September ini untuk kehadiran Presiden. Jika semua berjalan dengan baik, pada tahun 2026 kita akan meluncurkan program ini secara nasional. Langkah-langkah akan dilakukan secara bertahap sambil memperbaiki kekurangan yang ada,” kata Luhut setelah memberikan laporan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).

Selain itu, ada rencana pembuatan aplikasi khusus untuk proses penyaluran bantuan sosial. Melalui aplikasi ini, warga dapat mendaftar jika membutuhkan bantuan namun belum menerima dukungan dari pemerintah. Sebaliknya, jika ada warga yang sudah mampu namun masih menerima bantuan, dapat dilaporkan untuk dihentikan.

“Akhirnya akan ada pendataan ulang dengan teknologi face recognition atau biometrik, sehingga kesalahan dalam target bantuan sosial dan transfer uang tunai akan sangat minim,” jelas Luhut. Dia menambahkan bahwa seluruh pengembangan aplikasi akan dilakukan oleh tenaga ahli dalam negeri. “Semua sedang dikembangkan oleh anak bangsa. Kita tidak membeli jasa dari luar negeri, semua dibuat di dalam negeri,” ujarnya dengan tegas.

Menurut kajian terbaru, implementasi teknologi digital dalam distribusi bantuan sosial dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Studi menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi khusus dapat mengurangi kesalahan target hingga 40% dibandingkan metode konvensional. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan lebih tepat.

Studi kasus yang dilakukan di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem digitalisasi membantu pemerintah dalam mendeteksi kasus fraud atau pencurian bantuan sosial. Dengan integrasi teknologi biometrik, pengiriman bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya penerima, sehingga mengurangi penyalahan target.

Pembuatan aplikasi oleh tenaga lokal bukan hanya meningkatkan daya saing industri teknologi Indonesia, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan. Ini juga mengurangi kemungkinan kebocoran data atau ketergantungan pada teknologi asing.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat akan lebih percaya diri dalam mencari bantuan sosial yang tepat sasaran, sementara pemerintah dapat menjaga akuntabilitas pembiayaan. Inovasi ini juga mendorong pertumbuhan sektor teknologi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung kemandirian digital negara.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan