KPK Desak Dirjen Haji Kemenag Sehubungan Rapat di Komisi VIII DPR

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, untuk hadir terkait penyidikan mengenai dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan pada tahun 2024. Namun, pada hari yang sama, Hilman terlihat ikut serta dalam rapat di DPR.

Pantauan Thecuy.com di Gedung Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025), menunjukkan bahwa Hilman menghadiri Rapat Kerja (Raker) yang membahas evaluasi pelaksanaan haji tahun 2025. Hilman hadir sejak dini hari bersama Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dengan mengenakan pakaian batik berwarna cokelat. Dalam sesi pertama rapat, sebelum istirahat untuk salat zuhur, Hilman juga membahas perkembangan pembayaran uang muka masyair. Pada pukul 14.14 WIB, ia masih aktif memonitor secara langsung.

Selama rapat, Hilman duduk di sebelah Wakil Ketua Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dilaporkan, ia beberapa kali mencatat saran dari anggota Komisi VIII DPR RI.

KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk Hilman Latief, dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi hal ini kepada media pada Rabu (27/8). Ia juga menyebutkan bahwa Hilman Latief menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sejak Oktober 2021.

KPK juga menulis namonyah Ishfah Abidal Aziz, yang juga dikenal sebagai Gus Alex, staf khusus mantan Ketua Badan Penyelenggara (BP) Haji, Yaqut Cholil Qoumas. Budi Prasetyo menegaskan bahwa pembarangn Gus Alex telah selesai dilakukan. Selain itu, KPK juga telah memanggil Budi Darmawan, Direktur Utama PT Annatama Purna Tour, serta H Amaluddin, yang berperan sebagai Komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata dan Direktur PT Diva Mabruro. Pemeriksaan terhadap mereka diharapkan dilaksanakan di gedung KPK.

Pengalaman dalam menyelenggarakan umum haji tetap memerlukan keseriusan dan transparansi. Penting bagi semua pihak terkait untuk memperkuat sistem kejelasan dan integritas dalam penyelenggaraan haji agar kunjungan ke Tanah Suci dapat berjalan dengan lancar dan bebas dari dugaan kejahatan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan