Kementerian Keuangan sedang mengangkat suara mengenai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta dua badan baru yang telah direncanakan Presiden Prabowo Subianto. Proses tersebut saat ini masih ditangani oleh Kementerian Sekretariat Negara.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk satu kementerian dan dua badan baru masih dalam tahap perencanaan. Perhitungan anggaran pun masih berlangsung.
“Proses ini nanti akan diurus lebih lanjut oleh Setneg karena SOTK-nya belum selesai. Hitung-hitungan anggaran masih dalam tahap pelaksanaan,” ujar Luky kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Belum ada konfirmasi pasti jika anggaran akan diproses melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), yang merupakan bagian anggaran dalam APBN yang tidak termasuk dalam anggaran kementerian/lembaga tertentu.
“Detail teknisnya belum ada, prosesnya masih berlangsung,” tambahnya.
Kementerian Haji dan Umrah akan dibentuk berdasarkan RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. RUU ini disahkan pada Selasa (26/8/2025) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026. Dengan adanya kementerian baru ini, pengelolaan ibadah haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengukuhkan pembentukan dua badan baru, yakni Badan Industri Mineral yang dipimpin Brian Yuliarto dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) yang dipimpin Didit Herdiawan.
Menurut data terkini, reformasi birokrasi dalam pengelolaan haji dan umrah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pelayanan jamaah. Studi kasus dari negara-negara lain menunjukkan bahwa pembentukan kementerian khusus dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi.
Infografis terkait pembentukan kementerian baru menunjukkan bahwa langkah ini diharapkan dapat menambah daya saing industri haji dan umrah di Indonesia. Dengan adanya kementerian yang fokus, dihasilkan pula strategi yang lebih terarah dalam pengelolaan pengelolaan jamaah.
Pembentukan kementerian dan badan baru ini juga mengindikasikan komitmen pemerintah untuk memfokuskan perhatian pada sektor industri dan pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada ekonomi nasional, terutama dalam mengurangi dependensi pada impor dalam industri haji dan umrah.
Di masa depan, penting untuk memantau implementasi dari kebijakan ini. Keterbukaan informasi dan kolaborasi antara berbagai pihak akan menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.