Anggaran Kementerian PUPR Dikembalikan Setelah Dipangkas

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa anggaran di bawah naungannya telah dikembalikan ke tingkat semula. Sejak awal tahun 2025, Kementerian PU mengalami penghematan anggaran yang signifikan, dengan alokasi yang berkurang drastis dari Rp 110,95 triliun menjadi hanya Rp 50,48 triliun.

Pengurangan ini terjadi berkat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. “Dulu anggaran dipotong, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang dikembalikan kembali,” katanya di acara Indonesia Summit 2025 di Tribrata Hotel, Rabu (27/8/2025).

Diana menjelaskan bahwa Kementerian PU saat ini tengah mengejar pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur untuk mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini termasuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, kementerian juga memfokuskan diri pada peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama untuk mendukung swasembada pangan.

Dalam rangka mendukung kebutuhan tersebut, anggaran Kementerian PU secara bertahap kembali dialokasikan. “Kita harus membangun sekolah rakyat, konektivitas, dan fasilitas MBG, serta akses air bersih. Sekarang, puaslah kita mencapai Rp 85 triliun,” tambahnya.

Selain itu, Kementerian PU juga bertanggung jawab untuk mewujudkan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini diperkirakan mencapai Rp 4 triliun.

“Jalan nasional saat ini hanya 8,9% dari total ruas jalan seluas 47.000 km, sisanya adalah jalan provinsi dan jalan daerah. Kondisi jalan tersebut masih kurang stabil, bahkan di bawah 70% di beberapa daerah. Hal ini perlu diperbaiki,” jelas Diana.

Selain itu, kementerian juga menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Selain itu, Kementerian PU juga berkontribusi dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penangangan Kemiskinan Ekstrem melalui pembangunan Sekolah Rakyat (SR).

“Kita mendorong pembangunan Sekolah Rakyat. Saat ini, kita telah merenovasi 260 sekolah dan membangun 100 sekolah SR Tahap II. Kami mencari lahan dari Kemensos dan lainnya untuk melaksanakan proyek ini,” ujar Diana.

Awal tahun ini, Kementerian PU memiliki anggaran awal sebesar Rp 110,95 triliun. Namun, karena efisiensi dan pembatasan awal, anggaran berkurang menjadi Rp 29,57 triliun. Setelah proses rekonstruksi efisiensi, anggaran kembali bertambah menjadi Rp 50,48 triliun, berlaku sejak 13 Februari 2025. Dengan selesainya implementasi Inpres 1/2025, anggaran Kementerian PU berangsur-angsur dikembalikan.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pengembalian anggaran ini akan memberikan dampak positif pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Dengan peningkatan konektivitas dan akses pangan, diharapkan kemajuan pembangunan akan lebih sejahtera.

Kesimpulan
Peningkatan anggaran Kementerian PU buka hanya soal angka, tetapi juga harapan untuk menyentuh nyawa rakyat. Melalui proyek-proyek strategis seperti Sekolah Rakyat, satuan gizi, dan infrastruktur jalan, pemerintah berkomitmen untuk membangun desa yang lebih kuat dan inklusif. Mari kita dukung dan pengembangan ini, karena setiap kilo meter jalan dan setiap dapur bergizi adalah langkah menuju Indonesia yang lebih maju.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan